Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Persoalan distribusi biosolar subsidi di wilayah Maratua kembali menuai sorotan.

Anggota DPRD Berau, Abdul Waris angkat bicara menyusul banyaknya keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar saat hendak melaut.

Menurut Waris, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut langsung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Ia menilai distribusi BBM subsidi seharusnya benar-benar berpihak kepada nelayan, bukan justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Kalau nelayan sampai kesulitan solar, ini jelas ada yang tidak beres. Subsidi itu tujuannya membantu mereka, bukan malah dipersulit atau bahkan diduga bocor ke pihak lain,” tegasnya.

Waris juga menyoroti dugaan adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran biosolar, termasuk indikasi distribusi yang tidak tepat sasaran.

Ia meminta pengawasan diperketat, terutama pada titik distribusi seperti SPBU atau penyalur resmi. “Kalau benar ada oknum yang bermain, ini harus ditindak tegas. Jangan sampai jatah nelayan justru digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti usaha komersial,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di Maratua.

Menurutnya, transparansi dan pengawasan ketat menjadi kunci agar persoalan ini tidak terus berulang.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menegaskan bahwa penyaluran biosolar sebenarnya telah diatur melalui mekanisme resmi.

Setiap nelayan yang ingin mendapatkan BBM subsidi wajib mengantongi izin kapal serta rekomendasi dari dinas.

“Penyaluran itu berdasarkan rekomendasi resmi dan harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk izin kapal dari provinsi. Ini untuk memastikan tepat sasaran,” jelasnya.

Meski demikian, Majid mengakui masih adanya kendala di lapangan, termasuk cepat habisnya stok biosolar setelah distribusi dilakukan.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penyimpangan, dan memastikan akan menindaklanjuti jika ditemukan bukti yang kuat.

Sementara itu, Waris berharap persoalan ini segera ditangani serius agar nelayan tidak terus dirugikan.

Ia menegaskan, keberpihakan kepada nelayan harus diwujudkan tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

“Jangan sampai nelayan kita kalah bersaing hanya karena sulit dapat BBM. Ini soal keadilan dan keberlangsungan hidup mereka,” pungkasnya. (Adv)