TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan dalam pembenahan sistem penerimaan siswa, terutama terkait infrastruktur penunjang pendidikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah masih menghadapi kendala serius, mulai dari akses jalan hingga kejelasan status lahan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kondisi akses menuju SMAN 5 Tarakan yang dinilai membutuhkan perbaikan segera.

Infrastruktur jalan yang belum memadai dikhawatirkan berdampak pada mobilitas siswa, guru hingga distribusi layanan pendidikan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar akses jalan ini menjadi prioritas. Walaupun kondisi keuangan daerah tahun 2026 cukup menantang, perencanaan tetap harus terintegrasi,” ujarnya pada pekan ini.

DPRD pun mendorong koordinasi lebih intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR - Perkim),  agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan dan masuk dalam agenda prioritas daerah.

“Perbaikan akses ke SMAN 5 Tarakan ini tidak bisa ditunda. Ini menyangkut kelancaran aktivitas pendidikan sehari-hari,” tegasnya.

Selain itu, DPRD menilai pembenahan akses tidak bisa ditunda karena berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan pendidikan di lapangan.

“Kalau akses dasar seperti jalan belum memadai, tentu akan berdampak pada efektivitas kegiatan belajar. Ini yang harus kita benahi secara bertahap tetapi terarah,” tambahnya. (Adv)