Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Keterlambatan distribusi minyak goreng kemasan dari produsen di Pulau Jawa menyebabkan harga minyak goreng di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kenaikan pada April 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi mengatakan kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu penyumbang inflasi di kedua daerah tersebut meski secara umum tingkat inflasi mulai melandai pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
"Terbatasnya stok minyak goreng kemasan akibat delay pengiriman dari produsen di Jawa mendorong kenaikan harga komoditas ini," ucap Robi dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2026).
BI mencatat Kota Balikpapan pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,05 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sementara Kabupaten PPU masih mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm), meski lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 1,09 persen.
Menurut Robi, di Kota Balikpapan kenaikan harga minyak goreng terjadi di tengah mulai normalnya permintaan masyarakat pasca Ramadan dan Idulfitri.
Namun, terbatasnya pasokan dari luar daerah membuat harga komoditas tersebut tetap mengalami tekanan.
Selain minyak goreng, sejumlah komoditas lain yang turut mengalami kenaikan harga di Balikpapan yakni semangka, tomat, kangkung dan biaya pemeliharaan kendaraan.
"Masih tingginya frekuensi hujan memengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan, sementara beberapa dealer juga meningkatkan biaya jasa pemeliharaan kendaraan dan harga suku cadang," katanya.
Sementara itu di Kabupaten PPU, minyak goreng masuk lima komoditas utama penyumbang inflasi bersama tomat, semangka, bakso siap santap dan bawang merah.
BI Balikpapan menyebut keterbatasan stok dan pasokan minyak goreng di PPU juga dipicu keterlambatan distribusi dari produsen di Pulau Jawa.
Meski demikian, secara tahunan inflasi di kedua daerah masih terkendali dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Inflasi tahunan Kota Balikpapan tercatat sebesar 2,19 persen (year on year/yoy), sedangkan Kabupaten PPU sebesar 2,10 persen (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 2,42 persen (yoy).
Robi menambahkan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan harga pangan, termasuk distribusi minyak goreng MinyaKita.
Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya rapat koordinasi pengendalian inflasi, operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah hingga distribusi komoditas pangan strategis.
"Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan TPID untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali serta memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat," imbuhnya.