TANJUNG SELOR – Lonjakan kasus HIV di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltara.

Upaya pencegahan dinilai harus diperkuat melalui edukasi masyarakat dan keterlibatan organisasi yang fokus pada isu kesehatan reproduksi dan kependudukan.

Ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, SH dalam audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Nasional terkait rencana pembentukan kepengurusan PKBI di Kalimantan Utara, awal pekan ini.

Dalam pertemuan itu, DPRD menerima paparan bahwa angka kasus HIV di Kalimantan Utara disebut hampir mencapai tiga kali lipat dari target nasional. 

Kondisi tersebut diperberat dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan serta masih adanya stigma sosial terhadap penderita HIV/AIDS.

Menurut Ruman, penanganan persoalan HIV tidak cukup hanya mengandalkan layanan pengobatan, tetapi harus diimbangi langkah pencegahan yang masif dan berkelanjutan.

“Penguatan pencegahan perlu menjadi fokus utama, termasuk melalui edukasi masyarakat dan keterlibatan organisasi seperti PKBI agar upaya penanganan bisa berjalan lebih efektif,” kata Ruman Tumbo.

Ia menilai kehadiran PKBI di Kaltara dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan sosialisasi kesehatan reproduksi, pendampingan kelompok rentan, hingga edukasi bagi kalangan remaja.

Ruman juga menekankan bahwa tantangan kesehatan masyarakat di Kaltara memiliki karakteristik tersendiri sebagai wilayah perbatasan dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. 

Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar program pencegahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar edukasi dan program pencegahan benar-benar bisa menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah,” ujarnya.

Selain isu HIV/AIDS, audiensi tersebut turut membahas penguatan program kesehatan reproduksi remaja, pencegahan stunting, serta rencana pembentukan kepengurusan PKBI secara mandiri di Kalimantan Utara.

DPRD Kaltara memastikan hasil audiensi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan OPD terkait guna memperkuat program kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. (Adv)