Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur (Kutim), Ernata Hadi Sujito memaparkan progres pembangunan program Sekolah Rakyat (SR) yang kini memasuki tahap penentuan teknis dan kesiapan lahan.
Program tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutim bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan.
Ernata mengatakan, program Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari arahan Kemensos RI sejak Maret 2025 dan telah memperoleh persetujuan dari Bupati Kutim untuk segera direalisasikan.
“Fokus kami saat ini memastikan kesiapan lahan dan seluruh administrasi pendukung agar pembangunan fisik dapat segera dimulai,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, Pemkab Kutim membentuk tim terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempercepat persiapan pembangunan.
Tim tersebut melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Perkim, Badan Pertanahan, BPKAD hingga Dinsos sebagai leading sector.
Dalam proses penentuan lokasi, kata Ernata, terdapat dua kawasan yang sempat menjadi kandidat pembangunan, yakni Jalan Guru Besar dan Jalan Simono.
Setelah melalui berbagai pertimbangan teknis dan pengembangan wilayah, pemerintah akhirnya menetapkan lahan di Jalan Simono sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Pertimbangannya mencakup aksesibilitas, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan kawasan ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna menyusun kajian teknis pembangunan sesuai standar nasional.
“Saat ini kami tinggal menunggu rekomendasi teknis dari tim PUPR untuk melanjutkan ke tahap pembangunan fisik,” katanya.
Program Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga menyediakan fasilitas asrama dan pengasuhan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yatim piatu.
Selain mendapatkan pendidikan, para siswa nantinya akan memperoleh fasilitas tempat tinggal dan konsumsi yang layak.