Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan di Kabupaten Berau. 

Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau tengah menyiapkan pengembangan program sekolah satu atap di sejumlah kampung yang masuk kategori wilayah 3T, yakni Tertinggal, Terdepan dan Terluar.

Program ini dirancang agar layanan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) bisa berada dalam satu kawasan sekolah.

Dengan konsep itu, anak-anak di kampung terpencil tidak perlu menempuh jarak jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, mengatakan rencana tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan konsep, khususnya terkait aturan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, pengembangan sekolah satu atap dinilai penting karena masih banyak daerah yang sulit dijangkau, sementara kebutuhan layanan pendidikan terus meningkat.

“Program ini nantinya diprioritaskan untuk daerah yang akses pendidikannya masih terbatas. Saat ini kami masih menyusun formulasi yang tepat, terutama dari sisi regulasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, konsep sekolah satu atap juga sejalan dengan rencana penerapan wajib belajar prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD.

Kondisi itu membuat setiap wilayah harus memiliki akses pendidikan TK agar anak-anak bisa memenuhi syarat masuk sekolah dasar.

Dalam penerapannya nanti, Disdik akan memanfaatkan gedung sekolah yang sudah tersedia di kampung, khususnya bangunan SD, kemudian ditambah layanan pendidikan TK dan SMP dalam satu lokasi.

Dengan sistem tersebut, layanan pendidikan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memudahkan masyarakat di daerah terpencil.

“Harapannya anak-anak tidak perlu keluar kampung hanya untuk melanjutkan sekolah,” jelasnya.

Selain memperluas akses pendidikan, konsep sekolah satu atap juga dinilai membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Sebab, kata dia, setiap jenjang pendidikan tetap tercatat secara terpisah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga masing-masing memiliki peluang memperoleh alokasi bantuan.

Meski begitu, Disdik mengakui masih ada tantangan yang perlu disiapkan, terutama terkait tenaga pengajar. 

Dalam sistem tersebut, guru dituntut mampu mengajar lebih dari satu jenjang pendidikan, sehingga diperlukan aturan yang mampu mendukung beban kerja mereka.

“Kami juga memikirkan kesiapan guru. Karena nantinya mereka bisa mengajar di beberapa jenjang sekaligus, tentu perlu ada formulasi yang mengatur insentif maupun tambahan penghasilan,” pungkasnya.