Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor kelapa sawit yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah penghasil. 

Selama ini DBH sawit yang diterima PPU dari pemerintah pusat dinilai sangat kecil hanya Rp1,8 miliar. 

Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan, dana bagi hasil di sektor kelapa sawit yang diterima Pemkab PPU setiap tahun dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan luas lahan serta produksi tandan buah segar kelapa sawit. 

“Perkebunan kelapa sawit di PPU sangat luas, tetapi DBH yang diterima hanya Rp1,8 miliar, ini yang kami nilai kurang adil,” kata Mudyat, Jumat (8/5/2026). 

Dana bagi hasil di sektor kelapa sawit yang diterima PPU sebesar Rp1,8 miliar, kata Mudyat, hanya mampu mengcover pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 200 meter. 

“DBH sawit sebesar Rp1,8 miliar ini, kalau digunakan untuk pembangunan jalan, hanya mampu mengcover sepanjang 200 meter,” ujarnya. 

Mudyat berharap pemerintah pusat mengevaluasi alokasi dana bagi hasil sektor kelapa sawit untuk daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit. 

“Kami meminta porsi DBH sawit dinaikkan menjadi 15 persen. Karena selama ini porsi DBH sawit untuk daerah hanya 8 persen,” pungkasnya.