Banner ADV

DPRD Berau Soroti Minimnya Tenaga Medis di Kampung, Mutasi Cepat Dinilai Ganggu Pelayanan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Wakil Ketua l DPRD Berau, Subroto. (Foto: Nur Hidayah/Pusaranmedia.com)
Wakil Ketua l DPRD Berau, Subroto. (Foto: Nur Hidayah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Berau Soroti Minimnya Tenaga Medis di Kampung, Mutasi Cepat Dinilai Ganggu Pelayanan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Wakil Ketua l DPRD Berau, Subroto. (Foto: Nur Hidayah/Pusaranmedia.com)
Wakil Ketua l DPRD Berau, Subroto. (Foto: Nur Hidayah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Berau Soroti Minimnya Tenaga Medis di Kampung, Mutasi Cepat Dinilai Ganggu Pelayanan

Wakil Ketua l DPRD Berau, Subroto. (Foto: Nur Hidayah/Pusaranmedia.com)

Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB - Pelayanan kesehatan di wilayah kampung, pesisir hingga pedalaman Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD Berau. 

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai perpindahan tenaga kesehatan yang terlalu cepat membuat pelayanan di sejumlah puskesmas menjadi tidak stabil.

Menurutnya, banyak tenaga kesehatan berstatus ASN yang baru bertugas beberapa waktu di daerah terpencil sudah dipindahkan ke tempat lain. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terganggunya pelayanan masyarakat, terutama di wilayah yang memang masih kekurangan tenaga medis.

Ia mengatakan, keberadaan dokter, perawat maupun bidan di daerah terpencil sangat dibutuhkan masyarakat. Jika mutasi dilakukan sebelum masa tugas selesai, maka fasilitas kesehatan di kampung-kampung akan kesulitan memberikan pelayanan secara maksimal.

“Jangan sampai masyarakat di pedalaman yang dirugikan karena tenaga kesehatannya terlalu cepat dipindahkan. Mereka membutuhkan pelayanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Berau Tahun 2025, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan mutasi tenaga kesehatan. ASN yang telah dipindahkan sebelum masa tugasnya selesai juga diminta untuk dipertimbangkan kembali penempatannya agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.

Selain persoalan mutasi, DPRD juga menyoroti masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di sejumlah kecamatan. Beberapa fasilitas kesehatan disebut masih mengalami kekurangan dokter dan tenaga medis lainnya.

Subroto menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan harus memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan pulau-pulau, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sama.

Tak hanya itu, DPRD juga meminta pengawasan terhadap fasilitas kesehatan diperketat, terutama terkait ketersediaan obat-obatan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, jangan sampai masyarakat datang berobat namun obat yang dibutuhkan justru kosong.

Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas di Berau. Langkah tersebut dianggap penting agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik dan tidak menimbulkan keluhan berkepanjangan.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan semua fasilitas kesehatan benar-benar mampu memberikan pelayanan yang maksimal,” tutupnya. (Adv)