Reporter: Herdiansyah l Editor: Buniyamin 

SAMARINDA - Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale mulai menjadi perbincangan di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda.

Film yang dirilis pada Maret 2026 itu menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua dalam menghadapi ekspansi proyek agrobisnis dan food estate di Papua Selatan.

Dokumenter tersebut mengangkat isu agraria, kerusakan lingkungan, hingga dugaan kolonialisme gaya baru akibat proyek strategis nasional yang disebut berdampak pada hutan dan tanah adat seluas 2,5 juta hektare.

Dalam film itu digambarkan bagaimana hutan dan tanah leluhur masyarakat adat berubah menjadi angka dan aset demi kepentingan investasi perkebunan.

Kendati demikian, film tersebut juga menuai kontroversi. Sejumlah pemutaran disebut mendapat penolakan hingga pembubaran, seperti yang terjadi di Ternate. Aparat TNI dikabarkan membubarkan pemutaran film dengan alasan dianggap provokatif.

Di Samarinda, salah satu mahasiswa bernama Ucok mengaku telah menyaksikan pemutaran film tersebut di salah satu kampus ternama di kota itu. Menurutnya, isi film memiliki relevansi dengan kondisi yang terjadi di Kaltim.

“Ada relevansi. Polanya mirip dengan Kaltim, proyek besar, konflik lahan, dan dampak buruk lingkungan ke masyarakat sekitar,” kata Ucok.

Ia menilai pembangunan tidak selalu berujung pada kesejahteraan masyarakat lokal, terutama jika masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Tanah adat itu penting, bukan sekadar lahan ekonomi. Masyarakat lokal sering kali tidak pernah dilibatkan. Kita perlu lebih kritis terhadap proyek-proyek besar pemerintah,” pesannya.

Ucok menyebut film dokumenter tersebut dapat menjadi peringatan bagi masyarakat Kaltim agar persoalan serupa tidak terjadi di daerah ini, terutama di tengah masifnya pembangunan dan investasi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Film ini jadi pengingat agar Kaltim tidak mengalami hal yang sama,” pungkasnya.