TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan 21 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 belum lama ini.

Rekomendasi tersebut menjadi catatan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran berjalan. DPRD menilai masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius.

Sejumlah isu strategis ikut disorot, terutama pembangunan di wilayah perbatasan serta sektor pendidikan. Beberapa proyek sekolah yang belum rampung menjadi perhatian karena dinilai berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan masukan penting untuk perbaikan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Rekomendasi ini kami berikan agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ini menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam memperbaiki pelaksanaan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan merata.

“Yang kami dorong adalah tindak lanjut yang nyata, bukan hanya catatan di atas kertas. Harus ada progres yang bisa dirasakan masyarakat,” lanjutnya. (Adv)