Disdikbud Kutim Gandeng Pemdes hingga RT untuk Tangani ATS

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Disdikbud Kutim Gandeng Pemdes hingga RT untuk Tangani ATS

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Disdikbud Kutim Gandeng Pemdes hingga RT untuk Tangani ATS 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin 

SANGATTA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memetakan tiga strategi utama untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengatakan strategi tersebut difokuskan mulai dari memastikan anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan, mencegah peserta didik putus sekolah hingga mengembalikan anak yang telah putus sekolah ke sistem pendidikan.

“Strategi pertama memastikan seluruh anak usia sekolah di Kutim bisa mulai bersekolah. Kedua, menjaga agar anak yang sudah sekolah tidak putus di tengah jalan,” ujar Mulyono, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, langkah ketiga menyasar anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah, tapi masih berada dalam usia pendidikan agar dapat kembali mengikuti pembelajaran formal. 

Sementara bagi masyarakat yang telah melewati usia sekolah, Disdikbud menyediakan jalur pendidikan nonformal melalui program Paket A, B dan C.

“Tujuannya agar mereka tetap memiliki ijazah dan keterampilan sebagai bekal untuk bekerja,” katanya.

Mulyono menjelaskan, penanganan ATS tidak hanya bergantung pada data administrasi, tetapi juga dilakukan melalui validasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil setiap anak.

Ia menambahkan, upaya penanganan ATS dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa (pemdes), ketua RT, PKK hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Persoalan ATS ini tidak bisa diselesaikan satu sektor saja. Karena itu perlu kerja bersama agar angka partisipasi sekolah di Kutim terus meningkat,” pungkasnya.