Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri menanggapi tudingan yang menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tidak berpihak terhadap pengembangan pesantren.
Menurutnya, anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Aulia menyusul polemik terkait belum masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren dalam agenda pembahasan paripurna DPRD Kukar.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar melayangkan protes dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III DPRD Kukar, Senin (11/5/2026).
Protes tersebut dipicu karena Raperda Pesantren tidak masuk dalam agenda pembahasan paripurna.
Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Faisal mengaku kecewa terhadap eksekutif yang dinilai belum siap menindaklanjuti pembahasan regulasi tersebut.
Menurut Andi, naskah akademik Raperda Pesantren telah disusun dan sebelumnya sudah dibahas bersama Ketua Bapemperda, anggota Bapemperda, organisasi perangkat daerah terkait, serta tokoh agama dan para kiai.
Menanggapi hal itu, Aulia menegaskan Pemkab Kukar selama ini memiliki hubungan yang baik dengan pondok pesantren maupun organisasi keagamaan.
“Saya berani jamin lebih sering saya ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu. Saya berani jamin,” tegas Aulia. Selasa (12/5/2026).
Ia mengatakan kedekatan pemerintah daerah dengan kalangan pesantren dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang rutin diikuti pemerintah daerah.
“Teman-teman lihat sendiri bagaimana hubungan pemerintah daerah Kabupaten Kukar. Saya mau tanya ke teman-teman sekarang, siapa yang lebih sering mengikuti kegiatan Safari Subuh bersama teman-teman NU, Muhammadiyah, LDII. Teman-teman bisa lihat faktanya,” ujarnya.
Menurut Aulia, semua pihak memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia meminta penilaian terhadap pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Semua orang boleh berteori, semua orang boleh berpendapat, tapi kita lihat fakta di lapangan. Tidak mungkin pemerintah daerah Kabupaten Kukar itu tidak berpihak ke pesantren,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Aulia menyebut Pemkab Kukar telah meluncurkan program bantuan biaya hidup bagi ribuan santri pada 2026.
“Sekarang kita luncurkan program itu untuk 2.662 santri, bantuan biaya hidup Rp250 ribu per bulan,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengaku heran dengan munculnya tudingan bahwa pemerintah daerah tidak mendukung pengembangan pesantren.
“Menurut hemat saya, sesuatu yang tidak masuk akal dan saya pun kaget setelah tahu dibilang bahwa Pemkab Kukar tidak mendukung,” lanjutnya.
Aulia juga meminta agar persoalan tersebut tidak dijadikan bahan sensasi politik yang berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat, terlebih menyangkut isu keagamaan.
“Kalau mau cari sensasi jangan begitu lah. Apalagi ini pesantren dan masalah agama,” tegasnya.
Terkait kemungkinan kajian ulang terhadap Raperda Pesantren, Aulia mengaku belum menerima laporan secara detail.
Namun, berdasarkan penjelasan dari Bagian Kesra dan Sekretaris Daerah, pembahasan raperda tersebut dinilai tetap berjalan.
“Saya belum sampai ke sana. Kemarin setelah saya dilaporkan sama Kabag Kesra dan Pak Sekda, saya lihat ini bagus untuk pesantren, ya sudah ongoing saja,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga kondusifitas daerah dan memfokuskan energi untuk pembangunan, bukan memperbesar polemik yang belum jelas ujung persoalannya.
“Kita sekarang bertujuan bagaimana menjaga kondusifitas daerah. Jangan hanya karena ingin mencari sensasi tertentu membuat kegaduhan di tempat,” ujarnya.
“Gunakan energi kita benar-benar untuk membangun daerah kita, bukan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya belum tentu ujung pangkalnya seperti apa, lalu dijadikan bahan untuk digoreng-goreng,” tutup Aulia.