TANJUNG SELOR – Ketersediaan infrastruktur distribusi BBM di Kabupaten Nunukan kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan III DPRD Kaltara, awal pekan ini.

Anggota DPRD Kaltara, H. Moh. Saleh, S.E menyoroti kondisi Nunukan yang hingga saat ini belum memiliki SPBU resmi. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada APMS sebagai sumber utama distribusi BBM di daerah tersebut.

Ia menilai kondisi ini tidak ideal untuk wilayah yang terus berkembang, terutama dari sisi kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Saleh meminta pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan SPBU di Nunukan, termasuk percepatan proses perizinan.

“Nunukan ini sampai sekarang belum memiliki SPBU resmi. Masyarakat masih sangat bergantung pada APMS,” ujarnya.

Hal ini disebut tidak ideal untuk daerah yang terus berkembang, baik dari sisi kebutuhan energi maupun aktivitas ekonomi.

“Karena itu kami minta pemerintah provinsi bisa memberikan dukungan penuh, termasuk membantu percepatan perizinan pembangunan SPBU,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerataan akses BBM harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak terus mengalami keterbatasan layanan energi. (Adv)