TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menilai persoalan antrean BBM subsidi masih bisa diatasi jika pengawasan dilakukan secara konsisten dan tegas. 

Anggota DPRD Kaltara, H. Moh. Nafis, S.T, mengingatkan penertiban antrean BBM sebenarnya pernah berhasil dilakukan di Bulungan.

Ia menyebut keberhasilan itu terjadi saat aparat kepolisian, Kodim dan Satpol PP ikut turun langsung dalam pengawasan di lapangan, sehingga kondisi SPBU saat itu lebih tertib dan terkontrol.

“Waktu itu pernah tertib karena pengawasan dilakukan bersama dan tegas,” ujar Moh. Nafis pada pekan ini.

Namun, ia menilai kondisi saat ini kembali mengalami penurunan. Lemahnya pengawasan disebut menjadi faktor utama.

Nafis juga menyoroti masih adanya dugaan penyalahgunaan barcode, serta praktik pengetapan BBM di sejumlah titik dan ini membuat antrean kembali terjadi.

“Kalau pengawasan longgar, masalah ini pasti muncul lagi,” tegasnya.

Nafis mendesak agar pola pengawasan terpadu kembali diaktifkan, sehingga kolaborasi lintas instansi perlu diperkuat agar distribusi BBM subsidi lebih tertib dan tepat sasaran. (Adv)