Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara mencatat ribuan hektare tambak di wilayah pesisir Kukar kini tidak lagi produktif. Dari total sekitar 76 ribu hektare tambak yang tersebar di daerah tersebut, hampir 40 persen di antaranya dalam kondisi terlantar.

Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan kondisi itu dipicu sejumlah persoalan, mulai dari mahalnya biaya operasional tambak, keterbatasan regulasi kawasan, hingga dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat pesisir.

“Kalau catatan terakhir kami, luasan tambak di Kukar itu kurang lebih 76 ribu hektare dan hampir 40 persennya tidak produktif atau terlantar,” ujar Muslik Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kawasan tambak di Kukar berada di wilayah Delta Mahakam yang masuk kawasan kehutanan. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pembangunan fisik karena harus menyesuaikan aturan kawasan hutan produksi dan kewenangan lintas instansi.

“Tambak kita banyak berada di kawasan hutan produksi. Karena itu kami tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan fisik di sana. Kewenangannya juga berkaitan dengan Dinas Kehutanan dan KPHP Delta Mahakam,” jelasnya.

Menurut Muslik, perubahan iklim juga semakin memperberat aktivitas budidaya masyarakat. Kenaikan permukaan air pasang di kawasan pesisir menyebabkan banyak tanggul tambak rusak dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan.

“Untuk peninggian tanggul misalnya, itu butuh biaya besar. Air pasang sekarang semakin tinggi dan itu nyata dirasakan masyarakat tambak,” katanya.

Sebagai upaya menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak aktif, DKP Kukar mulai mendorong pengembangan budidaya rumput laut. Komoditas tersebut dianggap lebih adaptif terhadap kondisi tambak yang rusak dibanding budidaya ikan maupun udang.

“Kalau rumput laut, tambaknya bocor atau tanggulnya rusak tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan budidaya ikan atau udang,” ucapnya.

Selain rumput laut, DKP Kukar juga mulai memantau pengembangan budidaya ikan kerapu yang dilakukan masyarakat di Desa Sepatin. Budidaya tersebut dinilai memiliki peluang pasar ekspor meski saat ini masih dalam tahap kajian dan uji potensi ekonomi.

“Kami masih melihat dulu potensi budidayanya. Kalau memang menjanjikan dan masyarakat antusias, tentu akan kami fasilitasi untuk pengembangannya,” ujarnya.

Di sisi lain, DKP Kukar tengah menyiapkan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) guna memberikan pendampingan pengelolaan tambak kepada masyarakat. Program itu diarahkan agar pola budidaya tradisional dapat bertransformasi menjadi semi intensif dengan hasil yang lebih optimal.

“Rencananya ada pendampingan dari Unhas untuk mendorong tambak yang lebih terawat dan produktif meski luas lahannya tidak besar,” katanya.

Muslik menambahkan, pemerintah daerah bersama DLHK saat ini juga sedang menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD). Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar agar program pembangunan daerah dapat lebih mudah masuk ke kawasan Delta Mahakam.

“Kalau dokumen itu selesai, nanti program daerah akan lebih leluasa masuk ke kawasan tambak di Delta Mahakam,” tandasnya.