Reporter: Herdiansyah l Editor: Buniyamin 

SAMARINDA - Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah kebijakan Pemprov dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Rudy Mas'ud.

Mereka menilai berbagai kebijakan yang berkembang di tengah masyarakat memunculkan polemik serta berpotensi bertentangan dengan prinsip good governance, merit system, efisiensi APBD, profesionalitas BUMD hingga kepentingan Program Strategis Nasional.

Aliansi tersebut menegaskan, sebagai daerah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara, Kaltim seharusnya menjadi contoh praktik pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Namun, sejumlah kebijakan dinilai justru memunculkan persepsi publik terkait potensi nepotisme, konflik kepentingan, pemborosan anggaran, hingga gangguan terhadap stabilitas program prioritas nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim berencana menggelar aksi demonstrasi pada 21 Mei 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah mengatakan salah satu tuntutan utama yang akan mereka suarakan ialah dugaan praktik nepotisme dan konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga.

“Publik menyoroti fenomena konsentrasi kekuasaan yang dinilai berpotensi mengurangi objektivitas kebijakan publik serta membuka ruang konflik kepentingan,” ungkapnya. 

Aliansi tersebut juga menyoroti hubungan keluarga antara Rudy Mas'ud dengan Hasanuddin Mas'ud yang disebut memunculkan persepsi dinasti politik dalam struktur kekuasaan daerah.

"Tuntutan ini perlu perhatian serius demi menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah serta memastikan kebijakan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas," pesannya.