TANJUNG SELOR – Penanganan persoalan distribusi BBM di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai membutuhkan peran kuat pemerintah provinsi. 

Anggota DPRD Kaltara, H. Rakhmat Sewa SE menegaskan, seluruh persoalan distribusi BBM di daerah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator.

Menurutnya, pemerintah provinsi harus mampu membangun koordinasi yang kuat dengan seluruh pihak terkait agar persoalan di lapangan bisa segera ditangani.

“Pemprov tetap punya tanggung jawab sebagai koordinator dalam penyelesaian persoalan BBM di daerah,” ujarnya pada pekan ini.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan distribusi BBM di Tarakan sebelumnya pernah berhasil diatasi. Sebab, keberhasilan itu terjadi karena adanya keseriusan pemerintah dan koordinasi lintas sektor.

“Tarakan pernah bisa tertib karena semua pihak serius melakukan pengawasan,” katanya.

Rakhmat Sewa berharap pola koordinasi yang pernah berjalan baik tersebut dapat kembali diterapkan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

“Kalau koordinasi kuat, persoalan seperti ini sebenarnya bisa dikendalikan,” tegasnya. (Adv)