Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA — Krisis tenaga pengajar mulai membayangi dunia pendidikan di Kota Samarinda. Dalam dua tahun ke depan, ratusan guru diproyeksikan pensiun dan meninggalkan ruang-ruang kelas, sementara proses penggantian tenaga pendidik baru dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan sekolah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Ibnu Araby, menjelaskan pengurangan tenaga pengajar terjadi secara perlahan karena banyak guru memasuki usia pensiun serta ada pula yang tidak lagi aktif mengajar.
Disdikbud Kota Samarinda memperkirakan kebutuhan guru di Samarinda akan mengalami kekurangan hingga 706 orang sampai akhir 2026. Kondisi tersebut diprediksi paling terasa pada jenjang sekolah dasar yang sangat bergantung pada keberadaan guru kelas.
“Dalam satu bulan saja bisa ada satu atau dua guru yang pensiun atau berhalangan tetap,” kata Ibnu.
Menurutnya, kebutuhan yang paling mendesak saat ini bukan hanya guru mata pelajaran, melainkan guru kelas yang berperan mendampingi siswa selama proses belajar berlangsung setiap hari.
Ia menilai posisi tersebut sangat vital karena guru kelas bertanggung jawab mengelola aktivitas belajar siswa secara menyeluruh, khususnya di tingkat sekolah dasar.
Untuk sementara, sejumlah sekolah masih ditopang oleh tenaga honorer dan PPPK. Namun, keberadaan tenaga tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan guru yang terus bertambah setiap tahun.
Selain itu, pemerataan distribusi guru antar sekolah juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Ibnu mengakui upaya pemenuhan tenaga pendidik tidak bisa dilakukan secara cepat karena pengangkatan ASN tetap harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat serta menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih adaptif sehingga daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengatasi kekurangan guru yang terjadi akibat pensiun maupun perpindahan tugas.
Disdikbud Samarinda kini tengah melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan guru di seluruh sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pengajuan formasi baru maupun penempatan tenaga pengajar agar lebih merata.
“Kami di daerah tentu ingin memenuhi kebutuhan ini, tetapi ada aturan dan keterbatasan yang harus diikuti,” pungkasnya.