Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Bupati Nunukan, H Irwan Sabri turun langsung meninjau area pintu air pembangunan Embung Lapri di Kecamatan Sebatik untuk mencari solusi atas mandeknya proses pembebasan lahan yang belakangan memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk keseriusan Pemkab Nunukan dalam menyelesaikan proyek strategis penyediaan air tersebut.
Di hadapan tokoh masyarakat, perangkat desa dan warga setempat, Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang terjadi.
“Tahun 2026 ini kita menganggarkan sebesar Rp24 miliar. Anggaran sudah siap, jadi keliru kalau ada anggapan pemerintah tinggal diam.
Kalau kita tidak serius, tidak mungkin anggaran ini kami siapkan karena jika tidak terealisasi malah akan menjadi Silpa,” tegas Irwan.
Permasalahan di Embung Lapri dinilai cukup kompleks. Petugas penjaga pintu air di lapangan kerap berada dalam posisi dilematis akibat belum tuntasnya pembebasan lahan milik warga di sekitar embung.
Ketika pintu air ditutup, genangan air meluas hingga merendam lahan masyarakat yang belum dibebaskan.
Sebaliknya, jika pintu air dibuka, maka cadangan air di embung terbuang percuma sehingga tidak dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari maupun pertanian.
Situasi tersebut bahkan dikhawatirkan memicu gesekan sesama warga. Di satu sisi terdapat warga yang terdampak genangan, sementara di sisi lain masyarakat berharap embung tetap berfungsi optimal sebagai sumber air.
Pemda juga menerima laporan adanya tekanan dan intimidasi terhadap petugas penjaga pintu air.
Menyikapi kondisi itu, Pemkab Nunukan langsung melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengantisipasi potensi konflik horizontal di masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Bupati menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk segera berkoordinasi intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan yang baru.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan bersama seluruh pihak terkait guna mencari kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum dan menjamin keamanan seluruh pihak.
Pertemuan tersebut nantinya akan melibatkan unsur Forkopimda, mulai dari Kodim, Kejaksaan hingga Kepolisian agar seluruh proses administrasi dan penyelesaian hukum berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga memastikan keterlibatan pemilik lahan, kepala desa, serta camat setempat dalam proses musyawarah tersebut.
Selain itu, Irwan berharap anggota DPRD dari daerah pemilihan Sebatik ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah.
“Saya juga tidak tenang tidur memikirkan masalah ini. Kita ingin secepatnya tuntas tahun ini. Tapi, saya minta semuanya harus aman dan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.