Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti masih adanya ribuan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan data desil satu.

Temuan tersebut diungkap langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Aulia mengaku terkejut setelah menerima laporan bahwa masih terdapat sekitar 13 ribu warga Kukar yang berada pada kategori desil satu dalam basis data pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Kukar di tengah besarnya potensi daerah yang dimiliki.

“Kami kemarin kaget pada saat Musrenbang disampaikan bahwa di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil satu di database kami. Kami kira sudah tidak ada lagi orang dengan kemiskinan ekstrem. Ini makanya kita melakukan program RT Ku Terbaik untuk mengetahui di mana kemiskinan ini terjadi,” ujar Aulia.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kukar yang memiliki sumber daya alam dan dukungan perusahaan cukup besar. 

Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan intervensi terhadap masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem.

“Kami yakin dan percaya, dan kami berkomitmen kalau seandainya masih ada yang miskin ekstrem di Kukar, itu harus kita bantu dan harus kita intervensi,” katanya.

Menurut Aulia, Pemkab Kukar sebenarnya telah memiliki sejumlah program yang diarahkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, mulai dari program RT Ku Terbaik, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) hingga berbagai program dari organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita punya banyak perusahaan, kita punya program RT Ku Terbaik, kita punya program ADD, kita punya program BKKD dan program di masing-masing organisasi perangkat daerah. Malu rasanya kalau seandainya di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil 1,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Aulia juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar daerah lebih mudah mengakses data masyarakat berdasarkan kategori desil.

Menurutnya, keterbatasan akses data menjadi kendala dalam penyaluran bantuan dan penyusunan program intervensi yang tepat sasaran.

“Harapan kita juga pada kesempatan ini kepada wakil gubernur, kami mohon izin, kemampuan dan akses kita untuk mengakses data kepentingan yang ada di desil satu sampai desil lima itu sangat sulit. Kalau misalkan ini bisa menjadi keuntungan, tujuan kita agar kita bisa berintervensi dengan sangat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun sampai hari ini kami masih sangat kesulitan kalau ingin mendapatkan data tersebut,” tuturnya.