Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) penyusunan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2025.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, didampingi Wakil Ketua DPRD Yono Suherman dan Budiono. Hadir Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder, dan instansi lainnya. Rapat paripurna digelar di Hotel Grand Senyiur, Senin (18/5/2026).
Penyampaian rekomendasi berlangsung panjang karena hampir seluruh OPD mendapat catatan dan evaluasi dari pansus. Bahkan, pembacaan rekomendasi dilakukan bergantian oleh Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan Andi Arif Agung dan Wakil Ketua Pansus Muhammad Raja Siraj.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan ribuan rekomendasi yang menyentuh berbagai sektor strategis mulai pendidikan, penanggulangan bencana, transportasi, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan hingga pariwisata.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung menyoroti sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan pemerataan layanan dan peningkatan kualitas.
Pansus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah melalui penambahan ruang kelas dan sekolah baru, terutama di kawasan dengan pertumbuhan penduduk tinggi.
DPRD juga mendorong penguatan kualitas guru, peningkatan literasi dan numerasi siswa, hingga percepatan digitalisasi pendidikan melalui penyediaan sarana teknologi informasi di sekolah. "Pansus juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, pelestarian budaya lokal, hingga penanganan anak putus sekolah melalui pendataan yang akurat dan program intervensi," ucap A3 sapaannya.
Tak hanya pendidikan, DPRD turut menyoroti kesiapsiagaan bencana di Kota Balikpapan. Pansus menilai penanganan bencana masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis mitigasi risiko.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan penguatan sistem deteksi dini, peningkatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Di sektor transportasi, pansus meminta Dinas Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan lalu lintas, mengembangkan transportasi ramah lingkungan hingga menerapkan sistem transportasi berbasis teknologi atau smart traffic.
Wakil Ketua Pansus, Muhammad Raja Siraj menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja lokal di tengah perkembangan Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pansus meminta Dinas Ketenagakerjaan memperkuat program pelatihan berbasis kebutuhan industri serta memperluas akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal.
"Pansus juga mendorong penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2023 terkait kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal minimal 40 persen pada tahap awal dan 75 persen dalam tiga tahun berikutnya," kata Raja Siraj.
Selain itu, DPRD meminta pengawasan ketenagakerjaan lebih intensif, perlindungan pekerja rentan, hingga pengembangan sistem layanan ketenagakerjaan berbasis digital.
Di sektor ketahanan pangan, DPRD mendorong pemerintah kota memperkuat produksi pangan lokal, melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi, serta memperkuat sektor perikanan melalui dukungan sarana, permodalan, dan pembinaan kepada nelayan.
Sementara pada sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, pansus meminta adanya peningkatan fasilitas olahraga, pembinaan atlet secara berjenjang, hingga promosi wisata yang lebih masif dan inovatif melalui berbagai event tahunan.
Rapat paripurna tersebut menjadi penutup kerja pansus LKPJ DPRD Balikpapan sebelum rekomendasi resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Hingga kini, rapat paripurna masih berlangsung dengan beberapa agenda pembahasan.