Reporter: Herdiansyah l Editor: Buniyamin 

SAMARINDA - Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kaltim menyoroti isu anggaran laundry Pemprov yang menjadi perbincangan publik setelah beredarnya kwitansi tagihan laundry sebesar Rp20,9 juta dalam sepekan.

Fantastis, anggaran tersebut disebut memiliki total pagu mencapai Rp450 juta per tahun.

Ketua Umum BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana menilai penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan, apalagi di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait kebutuhan dasar dan pembangunan daerah.

“Pemerintah tidak diwajibkan berleha-leha menggunakan anggaran daerah atau anggaran negara di tengah banyak keluhan masyarakat. Itu tidak boleh,” katanya. 

Ashan juga mempertanyakan alasan penggunaan jasa laundry dengan nilai fantastis tersebut. Menurutnya, fasilitas penunjang di lingkungan rumah jabatan gubernur semestinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi maupun kedinasan kepala daerah.

“Masa di level Kantor Gubernur Kaltim tidak ada fasilitasnya? Masa tidak ada ART di rumah jabatan atau tempat privasi kepala daerah,” tegasnya.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada tempat mencuci pakaian, melainkan pada besarnya nilai anggaran yang dinilai tidak rasional.

“Sebenarnya tidak masalah mau cuci di mana, tapi anggarannya itu yang tidak masuk akal,” singkatnya.