Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan dalam rapat paripurna, Senin (18/5/2026).
Rahmad Mas'ud mengatakan pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan DPRD bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses kebijakan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program pembangunan.
"Melalui Raperda ini, pemerintah kota akan memastikan kebijakan publik di seluruh program kegiatan disusun secara responsif, adil, dan setara bagi semua kalangan, termasuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak," ucap Rahmad.
Ia menjelaskan, Raperda tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan keadilan gender melalui penguatan kelembagaan, penyediaan data terpilah, perencanaan penganggaran responsif gender, hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.
Menurutnya, pemerintah juga terus menjalankan berbagai strategi untuk mendukung pengarusutamaan gender, seperti sosialisasi, edukasi, serta pemberdayaan perempuan yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana strategis perangkat daerah.
"Pemerintah berkomitmen penuh melaksanakan strategi spesifik seperti sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan perempuan dengan mengacu pada target indeks pemberdayaan gender," katanya.
Rahmad menambahkan, Pemkot Balikpapan saat ini telah memiliki sejumlah regulasi pendukung terkait pengarusutamaan gender, termasuk Peraturan Walikota (Perwali) dan keputusan wali kota mengenai focal point pengarusutamaan gender serta tim teknis penggerak pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah kota.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, seluruh perangkat daerah telah diarahkan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap isu gender.
"Setiap perangkat daerah diinstruksikan membuat kerangka acuan kerja gender analysis pathway dan gender budget statement dalam penyusunan anggaran," jelasnya.
Rahmad menilai data berdasarkan jenis kelamin menjadi instrumen penting dalam melihat kondisi, kebutuhan, partisipasi, hingga manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong menghimpun data terpilah sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Ia juga menegaskan Raperda tersebut tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga kelompok rentan lain seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa diskriminasi.
Rahmad mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas Kota Balikpapan di tengah situasi global dan tekanan ekonomi yang dipengaruhi kondisi politik internasional, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
"Mari kita jaga persatuan dan kebersamaan sehingga tercipta lingkungan yang harmonis di Kota Balikpapan," pungkasnya. (Adv Diskominfo Kota Balikpapan)