Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan

SANGATTA — Menurunnya produktivitas sektor batu bara di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Distransnaker Kutim, Sulisman mengatakan pihaknya akan memperkuat pendataan tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan agar penanganan persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Kami akan melakukan identifikasi data tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan. Ke depan, perusahaan juga akan diwajibkan menginput kebutuhan tenaga kerja melalui aplikasi sederhana agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi lowongan kerja,” ujarnya usai pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, Distransnaker juga akan mendorong pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri atau demand driven training. 

Program tersebut dirancang melibatkan perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga pelatihan lain agar kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Selain sektor pertambangan, pemerintah daerah mulai memetakan peluang kerja di sektor nonpertambangan seperti perkebunan, UMKM, dan usaha nonformal lainnya.

Sulisman menilai dunia pendidikan perlu dilibatkan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap masuk dunia kerja. Salah satunya melalui pembekalan keterampilan dan bimbingan teknis bagi siswa sebelum lulus sekolah.

“Kami akan berkoordinasi dengan dunia pendidikan agar anak-anak didik memiliki bekal keterampilan sebelum masuk dunia kerja,” katanya.

Terkait perlindungan tenaga kerja lokal, ia menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan aturan komposisi tenaga kerja, yakni 80 persen pekerja lokal dan 20 persen nonlokal.

Pengawasan terhadap tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja asing juga akan diperketat agar masyarakat Kutim mendapat kesempatan kerja yang lebih besar di daerahnya sendiri.

Selain itu, Distransnaker Kutim berencana memperluas program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari dukungan terhadap target pemerintah daerah menciptakan 50 ribu lapangan kerja.

Dalam 100 hari pertama masa kerjanya, Sulisman mengaku akan memprioritaskan konsolidasi internal dan pengumpulan data ketenagakerjaan sebelum memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.

“Langkah awal kami fokus pada evaluasi dan pendataan internal, setelah itu baru diperkuat dengan kolaborasi bersama instansi maupun pihak perusahaan,” pungkasnya.