Pemprov Kaltara Diminta Lebih Perhatikan Hak Imam dan Guru Ngaji

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Momen foto bersama di Agenda Reses Muhammad Nasir. (Foto : Istimewa)
Momen foto bersama di Agenda Reses Muhammad Nasir. (Foto : Istimewa)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemprov Kaltara Diminta Lebih Perhatikan Hak Imam dan Guru Ngaji

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Momen foto bersama di Agenda Reses Muhammad Nasir. (Foto : Istimewa)
Momen foto bersama di Agenda Reses Muhammad Nasir. (Foto : Istimewa)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemprov Kaltara Diminta Lebih Perhatikan Hak Imam dan Guru Ngaji

Momen foto bersama di Agenda Reses Muhammad Nasir. (Foto : Istimewa)

NUNUKAN – Persoalan belum cairnya honor bagi imam masjid, guru ngaji, ustadz, bilal hingga marbot menjadi perhatian masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir di Sungai Bilal, Nunukan Barat pada akhir pekan kemarin.

Keluhan tersebut disampaikan warga saat dialog bersama masyarakat yang dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, para Ketua RT hingga kaum ibu-ibu di depan rumah Imam Abd. Samad.

Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap memberikan perhatian terhadap para pelayan keagamaan yang selama ini aktif membina masyarakat di lingkungan masing-masing.

Menanggapi aspirasi itu, Muhammad Nasir menilai keberadaan imam, guru ngaji, ustadz dan marbot memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial dan pembinaan moral masyarakat.

“Para ustadz, imam, guru ngaji, bilal dan marbot adalah orang-orang yang selama ini menjaga denyut kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Mereka tidak boleh merasa ditinggalkan,” kata Muhammad Nasir.

Ia berharap hak-hak para pelayan umat tersebut dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. “Kita berharap Pemprov Kaltara tetap memberikan perhatian serius agar hak-hak mereka dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Selain persoalan honor pelayan keagamaan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan lain dalam forum reses tersebut.

Warga meminta adanya bantuan hibah rumah ibadah, dukungan bagi pembudidaya rumput laut hingga perbaikan jalan jeramba yang menjadi akses penghubung masyarakat.

Muhammad Nasir memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan dalam kegiatan reses semata.

“Kami ingin memastikan setiap aspirasi masyarakat tetap dikawal. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan di tingkat provinsi, sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami koordinasikan bersama DPRD PKS Nunukan,” jelasnya. (adv)