Reporter: Herdiansyah l Editor: Buniyamin 

SAMARINDA - Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menilai persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kaltim bukanlah masalah baru.

Menurutnya, kondisi tersebut terus berulang selama lebih dari satu dekade tanpa penyelesaian yang jelas.

“Ini penyakit lama. Persoalan BBM di Kaltim sudah bertahun-tahun tidak selesai,” tegasnya. 

Purwadi juga menyoroti lemahnya transparansi distribusi BBM subsidi di daerah. Sehingga ia meminta pihak terkait, termasuk Pertamina, lebih terbuka terkait alur distribusi hingga konsumsi solar subsidi di lapangan.

Menurut dia, data mengenai pengguna terbesar solar subsidi hingga jalur distribusinya harus dipaparkan secara jelas kepada publik.

“Harus jelas siapa pengguna terbesar solar subsidi, distribusinya ke mana saja, dan apakah benar sampai ke tujuan,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah pusat kerap mengambil kebijakan tanpa memahami kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat di Kaltim.

Selain itu, Purwadi menyebut keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) memang turut menambah jumlah kendaraan di daerah. Namun, ia menegaskan IKN bukan faktor utama penyebab antrean BBM yang terus terjadi.

Purwadi menduga adanya praktik penyelewengan distribusi solar subsidi yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.

“Saya yakin masih ada permainan ilegal di lapangan. Itu harus ditelusuri,” singkatnya. 

Ia meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat. Selain itu, kepala daerah dan DPR diminta lebih aktif menyuarakan persoalan distribusi BBM di Kaltim kepada pemerintah pusat agar penanganannya lebih serius dan tepat sasaran.