Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum dapat merealisasikan rencana pengadaan bus sekolah pada 2026 ini. 

Sebagai gantinya, Pemkot mendorong pengusaha angkutan kota (angkot) melakukan peremajaan armada secara mandiri, termasuk beralih ke kendaraan berbasis listrik.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku sebelumnya pemerintah telah memiliki rencana untuk memperkuat layanan transportasi publik, termasuk menghadirkan bus sekolah bagi pelajar di Kota Tepian.

Namun kondisi APBD saat ini membuat sejumlah program harus disesuaikan. “Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya tahun ini kita ada rencana. Cuma karena efisiensi APBD kita, teman-teman tahu bahwa mode yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah itu mode bertahan,” kata Andi Harun.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan ekspansi dan inovasi pelayanan publik menjadi terbatas. Meski demikian, Pemkot tetap melakukan berbagai kajian agar pengembangan transportasi publik di Samarinda dapat berjalan lebih matang ke depannya.

Andi Harun menjelaskan, hasil kajian teknis menunjukkan tidak semua jenis bus cocok dioperasikan di wilayah Samarinda. Faktor lebar jalan hingga kondisi putaran balik di sejumlah kawasan menjadi pertimbangan utama.

Karena itu, pemerintah saat ini justru mendorong pengusaha angkot untuk melakukan rehabilitasi armada lama yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus mulai mempertimbangkan investasi kendaraan listrik.

“Malah kami mendorong kepada para pengusaha agar dilakukan rehabilitasi terhadap angkutan kota,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga terus mempelajari sistem pengelolaan transportasi publik di sejumlah daerah lain yang telah menerapkan program bus sekolah. 

Menurut Andi Harun, keberhasilan layanan transportasi publik tidak hanya bergantung pada pengadaan kendaraan, tetapi juga tata kelola operasional yang tepat.

Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan layanan transportasi publik di Samarinda secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah ke depan.

“Bicara tentang sarana-prasarana pelayanan itu tidak hanya bicara mengadakan peralatannya, tapi juga yang paling utama dan penting adalah soal tata kelolanya,” pungkasnya.