Reporter Siswandi Editor Buniyamin
SANGATTA – Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap pasokan daging sapi dan telur dari luar daerah masih tinggi. Di tengah luasnya potensi lahan peternakan yang dimiliki, produksi lokal hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang tengah mendorong sektor peternakan sebagai penopang ketahanan pangan sekaligus alternatif penguatan ekonomi non tambang.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim mencatat populasi sapi saat ini berada di kisaran 15 ribu ekor yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berkisar 13 hingga 14 ribu ekor, tapi masih jauh di bawah populasi sebelum pandemi yang sempat mencapai sekitar 24 ribu ekor.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Peternakan DTPHP Kutim, drh Mutia mengatakan penurunan populasi ternak dalam beberapa tahun terakhir dipicu serangan sejumlah penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) dan Jembrana.
“Kalau sudah ada wabah sangat berpengaruh. Dari 24 ribu sekarang tinggal sekitar 15 ribu. Makanya kita fokus di vaksinasi dan pengendalian penyakit,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus mengakselerasi berbagai program peningkatan populasi ternak, mulai dari Program Sikomandan, inseminasi buatan (IB), vaksinasi penyakit hewan menular, hingga pengembangan desa korporasi ternak.
Ia menyebut setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) peternakan di Kutim telah memiliki petugas yang dibekali pelatihan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, serta pendampingan kelahiran ternak.
Meski populasi sapi mencapai sekitar 15 ribu ekor, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sebab, tidak seluruh ternak merupakan sapi siap potong karena sebagian masih berupa indukan produktif maupun anakan.
DTPHP memperkirakan kebutuhan konsumsi daging sapi dan kerbau masyarakat Kutim mencapai sekitar 1.200 hingga 1.250 ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah ini sedikitnya membutuhkan sekitar 6 ribu ekor sapi potong setiap tahun.
Selain ancaman penyakit, peternak juga menghadapi persoalan kematian ternak, penjualan sapi keluar daerah, hingga reproduksi ternak yang belum optimal.
Untuk menekan penurunan populasi, pemerintah rutin melaksanakan vaksinasi PMK, LSD, dan Jembrana dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Sejak 2024, Pemkab Kutim juga menjalankan Program Desa Korporasi Ternak (PDKT) di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Teluk Pandan, Muara Wahau dan Kaubun.
Program itu diarahkan untuk memperkuat kelembagaan peternak sekaligus meningkatkan populasi ternak secara berkelanjutan.
Di sektor unggas, pemerintah mulai mendorong pengembangan ayam petelur guna mengurangi ketergantungan pasokan telur dari luar daerah.
Pemkab sebelumnya membangun kandang ayam petelur berkapasitas 16 ribu ekor di Teluk Pandan dan Babul Ulum, Sangatta Selatan.
Namun upaya menuju swasembada telur masih terkendala tingginya biaya operasional, terutama harga pakan yang menyumbang sebagian besar biaya produksi.
“Faktor terbesar memang pakan. 70 persen biaya itu dari pakan. Kalau kualitas pakan tidak sesuai maka kualitas telur juga turun,” katanya.
Selain itu, luasnya wilayah Kutim dan keterbatasan tenaga lapangan turut menjadi hambatan pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi ternak di sejumlah kecamatan.