Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA — Keterbatasan anggaran daerah membuat pengembangan Bandar Udara Perintis Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng belum berjalan maksimal.
Di tengah minimnya fasilitas dan terbatasnya jadwal penerbangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mulai melirik dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
Upaya itu mencuat dalam audiensi antara Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Dinas Perhubungan Kutim, dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kombeng, Kamis (21/5/2026).
Bandara Uyang Lahai selama ini menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat pedalaman, terutama untuk mobilitas warga dan distribusi kebutuhan di kawasan perkebunan.
Namun, aktivitas penerbangan di bandara tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengakui pengembangan fasilitas bandara membutuhkan dukungan lintas sektor karena kemampuan anggaran pemerintah daerah terbatas.
Menurutnya, keberadaan Bandara Uyang Lahai memiliki peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Kutim, khususnya Kecamatan Kombeng dan sekitarnya.
“Kalau hanya mengandalkan APBD tentu tidak mudah. Karena itu perlu dukungan bersama, termasuk dari perusahaan melalui CSR,” ujar Ardiansyah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perusahaan disebut merespons positif rencana kolaborasi pengembangan bandara.
Meski demikian, pihak perusahaan juga meminta pemerintah daerah turut memperhatikan peningkatan layanan penerbangan.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kutim, Masrianto Suriansyah, mengatakan saat ini frekuensi penerbangan menuju Bandara Uyang Lahai masih sangat terbatas, yakni hanya beberapa kali dalam sepekan.
Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Perusahaan berharap ada penambahan jadwal penerbangan karena akses transportasi udara masih minim,” kata Masrianto.
Selain persoalan jadwal penerbangan, pengembangan fasilitas penunjang bandara juga dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sejumlah fasilitas disebut masih memerlukan peningkatan agar operasional bandara dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah daerah berencana menindaklanjuti hasil pertemuan itu dengan pembahasan teknis bersama instansi terkait dan pihak maskapai penerbangan.