Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada Jumat (22/5/2026) berhasil menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 1.120 liter dalam sehari.
Dari penghematan tersebut, efisiensi biaya yang tercatat mencapai sekitar Rp18,2 juta.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan kebijakan WFH merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi energi dan BBM.
Kota Samarinda telah menjalankan kebijakan ini sejak 17 April lalu sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan dari pemerintah pusat.
“Ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan WFH satu hari per minggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, penerapan WFH tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga menekan penggunaan listrik, air hingga mobilitas kendaraan pegawai dan kendaraan dinas.
Pemkot Samarinda bahkan menyiapkan dashboard monitoring khusus untuk memantau efektivitas kebijakan tersebut secara real time.
Sistem itu digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pelaporan ke pemerintah pusat.
Dashboard juga dipakai untuk mengawasi kedisiplinan pegawai selama bekerja dari rumah.
Setiap ASN diwajibkan melakukan absensi tiga kali sehari menggunakan sistem geo tagging atau auto tagging.
Tak hanya memantau lokasi pegawai, sistem tersebut juga mencatat aktivitas kerja, penggunaan pakaian dinas hingga laporan pekerjaan harian masing-masing pegawai.
“Kalau kita tidak buatkan sistem, maka kemungkinan besar kita sulit mengukur apakah yang bersangkutan bekerja atau tidak di rumah,” tegas Andi Harun.
Dari total 1.670 pegawai yang berpotensi menjalani WFH, tingkat kepatuhan tercatat mencapai 92,5 persen.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjadi perangkat daerah dengan tingkat kepatuhan tertinggi yakni 100 persen, disusul Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip).
Sementara Sekretariat DPRD Samarinda yang sebelumnya sempat mendapat catatan merah terkait kedisiplinan kini disebut mulai menunjukkan progres positif dengan berada di posisi keempat tingkat kepatuhan WFH di lingkungan Pemkot Samarinda.