Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Ratusan massa dari tiga organisasi masyarakat (Ormas) mendatangi Kantor DPC PDIP Kutai Kartanegara (Kukar) di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Senin (25/5/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar pada 4 Mei 2026 lalu.
Tiga ormas yang terlibat dalam aksi itu yakni Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Kayuh Baimbai. Diperkirakan sekitar 600 orang turut hadir menyampaikan tuntutan kepada jajaran partai berlambang banteng tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Ahmad Yani mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kukar periode 2025-2030.
“Tuntutan hari ini yaitu tetap meminta saudara Ahmad Yani sebagai Ketua DPRD Kukar yang berasal dari Fraksi PDIP itu wajib mundur apa pun itu, baik secara terhormat atau lainnya,” ujar Ketua Aliansi Tiga Ormas, Hebby Nurlan.
Tuntutan itu dipicu dugaan adanya izin penggunaan fasilitas DPRD Kukar oleh Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB). Keberadaan ormas tersebut disebut telah lama mendapat penolakan di Kaltim, khususnya di Kukar.
Dalam pertemuan antara perwakilan massa dan jajaran DPC PDIP Kukar, disepakati bahwa tuntutan yang disampaikan akan diteruskan ke tingkat pusat.
“Hari ini sudah mencapai kesepakatan bahwa kawan-kawan dari Fraksi PDIP Kukar akan membawa tuntutan-tuntutan ke pusat, yaitu DPP PDIP,” ungkap Hebby.
Ia berharap Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan massa aksi. Menurutnya, Ahmad Yani dinilai kerap mengambil sikap yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan keluhan atas ketidakbecusan dari salah satu Kader Ibu. Artinya, dalam tindakan yang dia lakukan tidak berpihak kepada masyarakat,” terang Hebby.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor DPC PDIP Kukar, massa kemudian melanjutkan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Kukar.
Sementara itu, Wakil Sekertaris DPC PDIP Kukar, Rahmat Darmawan, menegaskan pihaknya akan meneruskan seluruh tuntutan massa, termasuk desakan pencopotan Ahmad Yani sebagai Ketua DPRD, kepada DPD PDIP Kaltim dan DPP PDIP.
“DPC PDIP Kukar tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kader-kadernya, jadi kami akan meneruskan tuntutan ini kepada Ketua DPD PDIP Kaltim dan DPP PDIP Pusat,” tandasnya.