Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Memasuki tahun ajaran baru, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus berjalan objektif, profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan sosialisasi petunjuk teknis SPMB yang digelar sebagai upaya memastikan proses penerimaan siswa baru tingkat PAUD, SD, dan SMP berlangsung jujur serta bebas dari praktik manipulasi maupun diskriminasi.
Dalam sistem penerimaan murid baru, kata dia, selalu menjadi pertanyaan publik soal mekanisme penerimaan, prosedur, kuota, sistem seleksi, sampai saluran pengaduan. Karena itu, juknis ini dibuat untuk mengatur agar penerimaan murid berlangsung dengan baik.
"Tidak ada manipulasi data, tidak ada pungutan, dan tidak ada perbuatan yang mencederai integritas maupun rasa keadilan,” tegas Andi Harun, Senin (25/5/2026).
Andi Harun menyoroti praktik curang yang kerap terjadi tiap tahun seperti titip-menitip siswa yang dinilai berpotensi memunculkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.
Menurutnya, seluruh anak harus memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya perlakuan khusus melalui pendekatan nonprofesional.
Ia mengakui persoalan pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, tidak hanya di Samarinda tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu membuat masyarakat cenderung memilih sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul.
Persepsi masyarakat selama ini masih banyak dipengaruhi kondisi fisik sekolah yang dinilai bagus dan representatif. Padahal, menurutnya kualitas pendidikan sejatinya tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah.
“Padahal kualitas pendidikan jauh lebih penting. Jangan menunggu fisik sekolah bagus dulu baru kualitas pendidikannya diperhatikan,” tegasnya.
Ia menilai pendidikan berkualitas harus dimulai dari sistem penerimaan yang berintegritas, didukung kualitas tenaga pendidik, komitmen pemerintah sebagai regulator, serta dukungan masyarakat.
Andi Harun juga mengingatkan praktik suap maupun pendekatan kekeluargaan dalam proses penerimaan siswa baru masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Kalau masyarakat masih ingin menyuap atau menitip agar anaknya diterima di sekolah tertentu melalui pendekatan nonakademik dan tidak profesional, tentu sulit juga,” pungkasnya.