Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB - Lonjakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Berau kembali menuai sorotan. Di tengah upaya pemerintah daerah menggencarkan berbagai langkah pengendalian inflasi, masyarakat justru masih dihadapkan pada harga bahan pangan yang terus bergerak naik dan sulit diprediksi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami. Ia menilai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan selama ini belum menyentuh persoalan utama di lapangan. 

Menurutnya, pemerintah terlalu banyak berkutat pada pembahasan konsep dan rapat koordinasi, sementara gejolak harga di pasar tradisional tetap terjadi.

“Kalau harga masih terus naik, berarti ada yang belum berjalan maksimal. Jangan sampai pengendalian inflasi hanya berhenti di meja rapat,” ujarnya.

Sutami menyebut strategi pengendalian inflasi seperti program 4K yang meliputi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif, seharusnya dibarengi langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menilai teori yang baik tidak akan berarti tanpa pengawasan dan aksi konkret di lapangan.

Menurutnya, salah satu persoalan terbesar saat ini berada pada rantai distribusi barang. Meski stok sejumlah kebutuhan pokok diklaim aman, harga di tingkat konsumen tetap mengalami kenaikan. 

Hal itu diduga dipengaruhi lemahnya pengawasan distribusi hingga munculnya permainan harga di tingkat pedagang maupun distributor.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperketat kontrol terhadap arus distribusi bahan pangan, termasuk memperbaiki tata kelola pasar tradisional. Langkah tersebut dinilai penting agar harga tidak semakin membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Selain pengawasan pasar, Sutami juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan. Ia berharap keberadaan BUMD tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi benar-benar mampu hadir sebagai penyeimbang harga ketika pasar mulai bergejolak.

Ia juga mengingatkan agar operasi pasar yang rutin digelar pemerintah tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang paling terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Operasi pasar harus benar-benar membantu masyarakat, bukan hanya kegiatan simbolis,” tegasnya.

Sutami meminta pemerintah bergerak lebih cepat mengantisipasi potensi lonjakan harga. Pengawasan di titik distribusi hingga pasar tradisional dinilai perlu diperkuat sejak dini agar gejolak harga tidak semakin meluas.

Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi bukan diukur dari banyaknya forum pembahasan, melainkan dari kestabilan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu harga tetap stabil dan terjangkau. Itu yang paling dirasakan,” pungkasnya.