Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Menjelang pelaksanaan penerimaan murid baru di tiap jenjang sekolah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengingatkan para orang tua agar tidak memaksakan anak bersekolah di sekolah negeri tertentu. 

Menurutnya, seluruh mekanisme penerimaan murid sudah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis (juknis) yang telah disosialisasikan pemerintah kota. Namun, persoalan yang kerap muncul justru datang dari keinginan sebagian masyarakat agar anaknya tetap diterima di sekolah favorit meski tidak sesuai regulasi.

Puji menyebut, setiap tahun DPRD masih menerima banyak permintaan bantuan dari masyarakat agar anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri tertentu. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang mendatangi anggota dewan secara langsung untuk meminta solusi.

“Nanti pasti banyak yang datang ke DPR atau ke rumah minta bantuan supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri,” ungkap Puji.

Ia menilai, persoalan tersebut juga dipengaruhi belum meratanya kualitas dan sebaran sekolah di Samarinda. Beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP.

Selain itu, pemerintah juga tidak bisa sembarangan membangun sekolah baru karena mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta agar tidak kehilangan murid.

“Sekarang pemerataan sekolah itu belum merata di Samarinda. Ada wilayah yang tidak ada sekolah SD maupun SMP, itu jadi persoalan bersama,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terkait jadwal dan mekanisme SPMB. Menurutnya, sosialisasi harus diperluas hingga tingkat RT melalui spanduk, media sosial, maupun peran pemerintah kelurahan dan kecamatan.

“Masyarakat harus benar-benar tahu mekanismenya. Jangan sampai setelah tidak diterima baru kebingungan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi serupa bahkan kerap membuat anak enggan sekolah ketika tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan orang tuanya.

“Kadang anaknya jadi mogok sekolah karena tidak masuk sekolah yang diinginkan. Akhirnya dipaksakan juga lewat jalur belakang, nah itu yang jadi pertanyaan,” bebernya.

Karena itu, ia meminta masyarakat lebih memahami aturan penerimaan murid dan tidak memaksakan kehendak hingga mencari jalur belakang demi memasukkan anak ke sekolah tertentu.