Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda diperkirakan mencapai 706 guru hingga akhir 2026. Namun, rencana penambahan guru baru masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan oleh pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Ibnu Araby mengatakan, berkurangnya jumlah guru terjadi secara bertahap akibat banyak tenaga pengajar memasuki masa pensiun serta tidak lagi aktif mengajar.

Meski kebutuhan guru terus meningkat, pemerintah kota belum bisa gegabah melakukan pengangkatan tenaga baru karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama untuk pembayaran gaji.

“Kalau mengangkat orang kan harus siap gaji duitnya. Kalau duitnya tidak ada, nanti jadi masalah baru lagi,” ujar Ibnu.

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan penambahan tenaga pengajar, baik melalui jalur PPPK maupun CPNS.

Untuk sementara, kekurangan guru masih diatasi dengan memaksimalkan tenaga pengajar yang tersedia di masing-masing sekolah. Guru kelas maupun guru mata pelajaran diminta saling membantu mengisi kekosongan jam mengajar.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah guru harus menambah jam mengajar demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan normal. Meski begitu, Disdikbud memastikan jam belajar siswa tidak mengalami perubahan.

“Kalau guru kelas tidak ada atau guru mata pelajarannya kurang, ya ditutupi oleh guru lain yang ada di sekolah,” jelasnya.

Persoalan kekurangan guru ini sebelumnya juga telah dibahas bersama DPRD Samarinda. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait penambahan tenaga pengajar baru karena pemerintah masih menyesuaikan kondisi anggaran daerah.

“Kita maunya clear, tapi kalau terkait efisiensi ya kita harus berhati-hati,” pungkasnya.