Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN - Insiden kebocoran tabung gas yang nyaris memicu kebakaran besar di Kampung Pukat, Jalan Hasanuddin RT 11, Kelurahan Nunukan Utara, Jumat (29/5/2026), kembali membuka persoalan serius minimnya kesiapsiagaan penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk pesisir Nunukan.

Kobaran api yang muncul dari salah satu rumah warga sempat membuat panik masyarakat sekitar. Beruntung, pemilik rumah dengan cepat membuang tabung gas keluar rumah sehingga api tidak sempat melalap bangunan yang mayoritas berbahan kayu.

Namun, di balik selamatnya permukiman tersebut, muncul sorotan keras dari Ketua RT 11 Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Fauzan. 
Ia menilai pemerintah daerah terkesan abai terhadap keselamatan warga setelah pos Pemadam Kebakaran di Kampung Pukat, Sei Bolong dinonaktifkan dan personelnya ditarik.

Menurut Vicky, keputusan tersebut sangat tidak tepat mengingat kawasan Kampung Pukat merupakan daerah padat penduduk dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.

“Sepanjang tahun 2026 ini sudah empat kali terjadi kebakaran di wilayah kami. Ini bukan angka kecil. Artinya kawasan ini memang rawan dan membutuhkan kesiapsiagaan khusus,” tegas Vicky Fauzan.

Ia mengatakan, selama ini warga terpaksa mengandalkan peralatan seadanya untuk memadamkan api sebelum meluas ke rumah-rumah lain. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena penanganan tanpa dukungan personel dan peralatan memadai dapat berujung pada korban jiwa maupun kebakaran besar.

“Kalau masyarakat terlambat atau salah mengambil tindakan, dampaknya bisa fatal. Rumah di sini berhimpitan dan sebagian besar berbahan kayu. Api bisa menyebar hanya dalam hitungan menit,” ujarnya.

Vicky menilai penarikan personel pemadam kebakaran dari Kampung Pukat justru memperbesar risiko bencana di wilayah pesisir. Ia mempertanyakan dasar kebijakan tersebut di tengah tingginya ancaman kebakaran yang terus berulang.

“Kami sangat menyesalkan pos pemadam di Kampung Pukat dinonaktifkan. Padahal wilayah ini jelas-jelas rawan. Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah terjadi kebakaran besar dan menimbulkan korban,” katanya.

Ia mendesak pemerintah daerah segera mengembalikan pos pemadam kebakaran beserta personelnya agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam kondisi waswas.

“Kami tidak ingin setiap ada percikan api warga hanya bisa panik dan berharap api tidak membesar. Keselamatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas,” pungkasnya.