Reporter : Nur Hidayah | Editor : Bambang Irawan

TANJUNG REDEB - Aktivitas kendaraan bertonase besar milik perusahaan tambang dan perkebunan kembali memicu perhatian di Kabupaten Berau. 

Kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dinilai semakin mengganggu kenyamanan warga, terutama pada jalur yang setiap hari dilintasi truk pengangkut batu bara menuju pelabuhan atau jetty pengiriman.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai perusahaan tidak bisa hanya memanfaatkan fasilitas umum tanpa ikut menjaga kondisi infrastruktur yang digunakan. Menurutnya, jalan yang rusak akibat operasional industri wajib diperbaiki oleh pihak perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

Ia menjelaskan, banyak jalan kabupaten hingga akses nasional yang kini mengalami penurunan kualitas karena tingginya intensitas kendaraan berat. Bahkan, sejumlah titik disebut rawan membahayakan pengendara lantaran permukaan jalan berlubang dan berlumpur, khususnya saat curah hujan meningkat.

Perusahaan harus rutin melakukan pemeliharaan jalan agar kerusakan tidak semakin parah. Ia meminta kualitas perbaikan dilakukan secara maksimal sehingga jalan tetap aman digunakan masyarakat maupun kendaraan operasional perusahaan.

Menurutnya, akses jalan tersebut bukan hanya jalur distribusi industri, tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas warga. Banyak masyarakat menggantungkan mobilitas harian melalui jalan yang sama untuk menuju sekolah, kawasan permukiman, pusat perdagangan hingga layanan publik lainnya.

Kerusakan jalan akibat aktivitas batu bara juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak kerap memicu gangguan bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama pada malam hari dan musim penghujan.

DPRD Berau pun meminta perusahaan lebih serius memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas operasional mereka. Komitmen menjaga fasilitas umum dianggap penting agar keberadaan industri tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, Dedy memastikan pemerintah daerah tidak akan membebankan anggaran daerah untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas perusahaan. Menurutnya, dana APBD harus difokuskan pada program prioritas lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau dapat lebih disiplin dalam menjaga kelayakan infrastruktur jalan. Dengan begitu, aktivitas industri tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan keselamatan dan kepentingan warga.