Reporter : Herdiansyah l Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Pemprov Kaltim memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam program beasiswa Gratispol yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya, BPK menyoroti adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar dan dana senilai Rp2,10 miliar yang dinilai tidak termanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan program tersebut.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dasmiah menegaskan, temuan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan transfer maupun kelalaian dari pemerintah daerah.

Menurutnya, kelebihan pembayaran yang dimaksud BPK terjadi karena sejumlah mahasiswa penerima beasiswa Gratispol juga dinyatakan lolos dan menerima bantuan pendidikan dari program lain setelah proses seleksi berlangsung.

“Temuan BPK ini sebenarnya dipicu oleh mahasiswa penerima Gratispol yang ternyata juga mendapatkan program beasiswa lain. Jadi istilahnya kelebihan transfer, padahal mahasiswa tersebut kemudian memilih salah satu beasiswa yang diterimanya,” kata Dasmiah.

Ia mengatakan pada saat proses pendaftaran, seluruh calon penerima telah diverifikasi dan dipastikan belum menerima bantuan pendidikan lain.

Kendati demikian, perjalanan program sebagian mahasiswa dinyatakan lolos pada program bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten/kota maupun bantuan pendidikan dari perusahaan swasta.

Kondisi tersebut membuat mahasiswa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari program Gratispol, sehingga dana yang sebelumnya dialokasikan tidak jadi digunakan.

“Dana itu bukan mengendap di pemerintah provinsi. Dana tersebut tidak disalurkan oleh kampus dan selanjutnya dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya.

Dasmiah juga meluruskan mekanisme penyaluran dana beasiswa Gratispol.

Ia menegaskan, dana bantuan pendidikan tidak pernah ditransfer langsung ke rekening pribadi mahasiswa, melainkan disalurkan dari kas daerah langsung ke rekening resmi perguruan tinggi masing-masing.

Sementara terkait temuan BPK sebesar Rp2,10 miliar, Dasmiah menyebut dana tersebut merupakan alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tapi tidak terserap karena tidak ada mahasiswa yang mendaftar pada sejumlah skema yang tersedia.

“Ada beberapa persoalan teknis terkait hal ini yang saat ini sedang kami benahi bersama. Sekali lagi, dana yang menjadi temuan BPK tersebut bukan mengendap di dinas, melainkan tidak terserap di tingkat kampus,” katanya.

Pemprov Kaltim memastikan akan melakukan perbaikan mekanisme dan koordinasi dengan perguruan tinggi agar pelaksanaan program Gratispol ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Adv)