Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Balikpapan mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan pilot project digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Program ini diharapkan menjadi langkah besar dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Penunjukan tersebut menempatkan Balikpapan sebagai salah satu daerah yang akan mengimplementasikan sistem perlindungan sosial berbasis digital melalui konsep Digital Public Infrastructure (DPI).
Melalui sistem ini, proses pendataan hingga penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengajak seluruh ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta agen Perlindungan Sosial Kota Balikpapan untuk berperan aktif menyukseskan program tersebut.
"Kita rencana akan gelar sosialisasi di Dome pada Selasa, 2 Juni nanti. Ayo kita sama-sama ikut menyukseskan program ini," kata Rahmad, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi Perlinsos tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga partisipasi masyarakat dan perangkat pemerintahan di tingkat akar rumput.
Karena itu, keterlibatan RT, LPM, hingga agen Perlinsos dinilai sangat penting dalam memastikan seluruh warga dapat mengakses layanan yang disediakan.
Rahmad menjelaskan, pemerintah akan menghadirkan portal digital Perlinsos yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan memperbarui data secara mandiri.
Sistem tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran program sosial.
"Melalui program ini, pemerintah menghadirkan portal digital Perlinsos yang dapat diakses masyarakat secara mandiri maupun melalui pendampingan petugas di lapangan," ujarnya.
Program digitalisasi Perlinsos merupakan inisiatif lintas kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam pelaksanaannya, kepala keluarga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos.
Sementara itu, masyarakat yang mengalami kendala literasi digital, lanjut usia, atau belum memiliki IKD tetap akan mendapatkan pendampingan melalui agen Perlinsos di tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Sementara bagi warga yang mengalami kendala literasi digital, lanjut usia, atau belum memiliki IKD, pendaftaran akan difasilitasi melalui agen Perlinsos di tingkat kelurahan dan kecamatan," imbuhnya.
Melalui program ini, Balikpapan diharapkan dapat menjadi contoh penerapan digitalisasi perlindungan sosial yang mampu memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif. (Adv)