Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi memulai perluasan program percontohan atau Piloting digitalisasi Perlindungan Sosial (Parlinsos) melalui kegiatan kick off dan sosialisasi yang digelar di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2026).
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan 365 agen Parlinsos yang akan bertugas mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan, Arfiansyah mengatakan Balikpapan terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial menggunakan Digital Public Infrastructure (DPI).
Menurutnya, program tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai manfaat dan mekanisme kerja Parlinsos, sekaligus mewujudkan validasi data penerima bantuan sosial yang lebih transparan dan cepat.
"Melalui program ini, diharapkan terjadi percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan keterbukaan layanan publik di bidang perlindungan sosial," ucap Arfi sapaannya. Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 2.400 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Setelah pelaksanaan kick off, pemerintah akan melanjutkan dengan bimbingan teknis kepada 365 agen Parlinsos yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta unsur kesejahteraan sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Selanjutnya, proses registrasi digital akan berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar pemutakhiran penerima bantuan sosial yang lebih akurat.
Sementara Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembaruan data menjadi aspek fundamental dalam sistem perlindungan sosial nasional karena kondisi masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu.
"Kita tahu data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, maupun pindah tempat tinggal. Jika pemutakhiran terlambat dilakukan, bantuan bisa saja diberikan kepada orang yang sudah tidak berhak menerimanya," kata Gus Ipul dalam cuplikan video yang ditampilkan.
Ia menjelaskan pemerintah saat ini tengah memperkuat sistem perlindungan sosial dengan membangun platform digital yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah.
Melalui sistem tersebut, proses seleksi calon penerima bantuan akan dilakukan secara lebih objektif dan terintegrasi.
Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan dapat teridentifikasi dengan lebih baik.
"Selalu ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan atau tidak terdengar suaranya. Karena itu, sistem ini diharapkan mampu menjangkau mereka agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Balikpapan pun diharapkan menjadi model penerapan digitalisasi perlindungan sosial yang dapat direplikasi di daerah lain sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. (Adv Diskominfo Kota Balikpapan)