Reporter : Herdiansyah l Editor : Bambang Irawan 

SAMARINDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan bahwa keberadaan media sosial (medsos) di daerah sangat menganggu stabilitas berjalannya program pemerintah.

Menurutnya, kebanyakan medsos selalu memberikan informasi tidak berlandaskan pada kebenaran data dan lebih kepada penggiringan opini publik.

"Keributan di beranda medsos di Kaltim belum tentu terjadi di daerah lain. Algoritma medsos itu apa yang sering dibuka, nah itu juga yang akan muncul secara otomatis," katanya saat mengawali pembukaan diskusi bertajuk Transformasi Digital Benua Etam, di Coffee Ruang Pikir Samarinda, Rabu (3/6/2026) malam.

Di Pemprov Kaltim, kata dia, tidak ada regulasi khusus yang mengatur cara main medsos dalam memberikan informasi ke publik. Sehingga, ada sedikit kesulitan untuk memantau perkembangan yang ada di platform tersebut.

"Semua aturan itu. Terkait medsos ditanggani langsung oleh pusat yakni Komdigi," singkatnya.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini hanya dapat melakukan monitoring. Baik melalui hardware atupun softwarenya.

"Tapi yah mau gimana lagi. Suka tidak suka, kemajuan digital ini menganggu stabilitas pemerintah daerah, " pungkasnya. 

Selain Muhammad Faisal, diskusi ini juga dihadiri oleh Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Daniel Abadi, serta Ketua DPD GMNI Kaltim, Dodi Prabowo.