Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Pemerataan akses pendidikan di Kota Samarinda dinilai belum sepenuhnya terwujud.
Tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri kembali berbenturan dengan keterbatasan kuota penerimaan murid baru.
Di sisi lain, sejumlah sekolah swasta di Samarinda justru masih kekurangan peserta didik meski pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan ini telah berlangsung setiap tahun.
Kondisi itu mendorong DPRD Samarinda mengusulkan skema subsidi bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan usulan tersebut sebenarnya telah disampaikan DPRD sejak tiga tahun lalu melalui rapat paripurna.
"Ini kan jadi pekerjaan rumah bersama. Jadi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa dilimpahkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan SPP dari pemerintah kota," ujar Puji.
Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat membantu pemerataan jumlah siswa sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Samarinda.
Namun hingga kini, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
"Tapi sampai saat ini dengan adanya efisiensi anggaran, saya kira pemerintah kota belum akan mampu melaksanakan itu," katanya.
Ia menjelaskan, persoalan penerimaan murid baru hampir selalu muncul setiap tahun meski kuota pada masing-masing jalur penerimaan telah ditetapkan pemerintah.
Tahun ini, kuota penerimaan tingkat SD terdiri dari jalur afirmasi 20 persen, mutasi 5 persen dan domisili 75 persen.
Sementara untuk jenjang SMP, kuota dibagi ke jalur afirmasi 20 persen, mutasi 10 persen, prestasi akademik 10 persen, prestasi non-akademik 5 persen dan domisili 45 persen.
Meski demikian, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri membuat persaingan penerimaan murid baru tetap ketat.
Puji mengungkapkan, saat melakukan reses, banyak warga mengeluhkan kesulitan memasukkan anak ke sekolah yang diinginkan.
"Masyarakat selalu bertanya bagaimana caranya agar bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan,"
Menurutnya, persoalan tersebut juga dipengaruhi belum meratanya akses sekolah di sejumlah wilayah Samarinda.
Beberapa kawasan masih memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan, baik untuk jenjang SD maupun SMP.
Di sisi lain, pembangunan sekolah negeri baru juga harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta agar tidak kehilangan peserta didik.
“Kita juga tidak ingin sekolah swasta menjadi mati suri. Makanya DPRD mengusulkan bagaimana sekolah swasta tetap mendapatkan murid,"
Puji menambahkan, kelompok masyarakat dengan kategori desil 1 hingga 4 menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika tidak diterima di sekolah negeri.
Bahkan, DPRD menerima laporan dari sejumlah camat terkait anak-anak yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena terkendala biaya maupun akses pendidikan.
Untuk itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat mencari solusi yang mampu menjamin seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Terpenting adalah memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah," pungkasnya.