Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 sebagai pedoman dalam merancang pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dokumen ini diproyeksikan menjadi acuan penting dalam menentukan berbagai kebijakan daerah selama lima tahun mendatang.
Namun, keberhasilan penyusunan peta jalan tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Untuk itu, validasi data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fokus utama agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Plt Kepala DPPKBP3A Berau, Warji mengatakan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan sekaligus memverifikasi data dari sekitar 30 OPD yang menjadi pengampu indikator kependudukan. Langkah ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh instansi terkait.
Menurutnya, terdapat sekitar 30 indikator yang harus dilengkapi, mulai dari data pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seluruh data tersebut akan menjadi dasar dalam memetakan tantangan dan peluang pembangunan Berau ke depan.
Warji menjelaskan, PJPK tidak hanya berbicara tentang jumlah penduduk, tetapi juga digunakan untuk membaca struktur usia masyarakat, tingkat kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan layanan publik di berbagai wilayah.
“Data yang akurat sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Jika datanya tidak sesuai, maka program yang dirancang berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Penyusunan dokumen ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Untuk memperkuat kualitas kajian, DPPKBP3A juga menggandeng tim ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dalam proses penyusunannya.
Warji menargetkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Berau dapat rampung dalam dua bulan ke depan.
Ia berharap seluruh OPD dapat berkolaborasi dan mempercepat proses pemenuhan data, sehingga dokumen yang dihasilkan mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan. (Adv)