Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Babak final Debat Pelajar Demokrasi IV tingkat SMA/MA se-Kabupaten Nunukan berlangsung penuh dinamika dan adu gagasan.
Dua tim terbaik yang berhasil melaju ke partai puncak, yakni Tim Rosita Institute dan Tim Smansa Synergy saling berhadapan mempertahankan argumentasi terkait mosi “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD”.
Sejak debat dimulai, suasana kompetisi terasa begitu ketat.
Kedua tim tampil percaya diri menyampaikan pandangan masing-masing mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah yang dinilai memiliki implikasi besar terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Tim Rosita Institute yang berada di posisi pro menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif yang lebih efektif.
Mereka berargumen bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memahami berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah karena menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Menurut tim pro, pemahaman yang dimiliki anggota DPRD terhadap kondisi daerah menjadi modal penting dalam menentukan figur pemimpin yang dinilai mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Di sisi lain, Tim Smansa Synergy yang bertindak sebagai tim kontra menegaskan bahwa kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif seharusnya memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat melalui pemilihan umum.
Mereka menilai pemilihan langsung merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia.
Tim kontra juga menyoroti potensi munculnya praktik transaksi politik apabila mekanisme pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Menurut mereka, sistem tersebut tidak serta-merta menjamin terpilihnya pemimpin yang lebih berkualitas dibandingkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Perdebatan berlangsung sengit ketika kedua tim saling memberikan sanggahan dan mempertahankan argumentasi. Berbagai data, kajian, serta perspektif mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah disampaikan untuk memperkuat posisi masing-masing kubu.
Tidak hanya adu argumentasi di atas panggung, atmosfer kompetisi juga terasa dari dukungan para suporter yang memadati lokasi kegiatan. Tepuk tangan dan sorakan dukungan beberapa kali menggema setiap kali peserta menyampaikan argumentasi yang dinilai kuat dan meyakinkan.
Ketatnya persaingan membuat hasil akhir kompetisi sulit diprediksi. Dewan juri pun dihadapkan pada tugas yang tidak mudah untuk menentukan tim yang paling unggul berdasarkan kualitas argumentasi, ketepatan data, kemampuan menyanggah, serta penguasaan materi selama debat berlangsung.
Kini, perhatian peserta dan pendukung kedua tim tertuju pada pengumuman hasil penilaian dewan juri yang akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara Debat Pelajar Demokrasi IV tingkat SMA/MA se-Kabupaten Nunukan tahun ini.
Ketua Bawaslu Nunukan, Moch Yusran mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran politik dan demokrasi di kalangan pelajar, khususnya yang berada di wilayah perbatasan.
Menurutnya, generasi muda perlu diberikan ruang untuk memahami proses demokrasi secara sehat sekaligus dilatih agar mampu menyampaikan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab.
“Melalui debat ini, pelajar tidak hanya belajar berbicara di depan publik, tetapi juga belajar menyusun argumentasi yang logis, menghargai perbedaan pendapat, serta memahami prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Yusran.
Pada penyelenggaraan tahun ini, Bawaslu Nunukan mengangkat tema “Konsolidasi Demokrasi: Tolak Buta Politik Menyongsong Pemilu Nasional dan Daerah yang Luber dan Jurdil di Perbatasan”.
Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap dinamika demokrasi yang terus berkembang, termasuk tantangan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan meningkatnya kebutuhan literasi politik di kalangan generasi muda.
Yusran menilai pelajar memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di masa depan, sehingga pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi politik perlu ditanamkan sejak dini.
“Kami ingin melahirkan generasi yang tidak sekadar menjadi pemilih pada masa mendatang, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kehidupan demokrasi,” pungkasnya.