Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA — Maraknya keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beredar di media sosial menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Fenomena tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama ketika informasi yang disampaikan belum melalui mekanisme klarifikasi internal.
"Saya berharap saudara-saudara yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai CPNS, PPPK, bijaksanalah dalam memanfaatkan media sosial. Jangan sedikit saja terlambat gaji turun, bagaimana Pemerintah Kutim gaji kami terlambat," kata Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat menutup Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Ia mengingatkan ASN, baik PNS, CPNS maupun PPPK, agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial dan tidak menjadikannya sebagai sarana meluapkan persoalan birokrasi.
Menurut Ardiansyah, sejumlah persoalan yang kerap menjadi bahan keluhan di media sosial, seperti keterlambatan pembayaran hak pegawai, belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah daerah.
Dalam beberapa kasus, keterlambatan justru terjadi akibat persoalan administrasi atau teknis di tingkat instansi masing-masing.
Ia menilai, sebelum menyampaikan keluhan ke ruang publik, pegawai seharusnya lebih dahulu melakukan konfirmasi kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengetahui akar persoalan yang sebenarnya.
"Coba tanya langsung ke atasan apa yang terjadi. Karena bisa jadi juga hambatan itu mungkin karena teknis. Bisa jadi kalau di pendidikan, kadang kala di sekolah A lambat juga mengajukan. Begitu juga mungkin di institusi lain, di kesehatan," katanya.
Ardiansyah mengingatkan bahwa era digital memberikan ruang yang sangat luas bagi penyebaran informasi.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat dan berpotensi merugikan pihak lain maupun diri sendiri.
Ia menegaskan bahwa setiap unggahan di media sosial memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding percakapan biasa karena dapat diakses dan disebarluaskan oleh masyarakat dalam jumlah yang tidak terbatas.
"Kalau kita tidak bijaksana di dalam memanfaatkan digital, itu akan berubah menjadi bencana pribadi masing-masing. Saya ngomong bencana ini bukan berarti bencana saudara salah, tapi saudara memberitahukan informasi yang enggak benar," tegasnya.
Ardiansyah juga mengajak ASN memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarluaskan informasi yang bersifat edukatif dan mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, kemajuan Kutim membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk aparatur pemerintah yang kini menjadi bagian dari transformasi birokrasi di daerah tersebut.
"Maka buatlah subscribe, like, and share yang betul-betul memberikan informasi pembangunan, mendukung dan sebagainya. Karena sekarang kita sedang membangun Kutim," tutupnya.