Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Dinas Perikanan (Diskan) Nunukan menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan pembaruan data alur pelayaran masuk Pelabuhan Nunukan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI.
Kegiatan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, memperkuat konektivitas maritim, serta mendukung pengembangan sektor perikanan dan perekonomian di wilayah perbatasan.
Juni menegaskan, pembaruan data alur pelayaran bukan sekadar kegiatan teknis yang berkaitan dengan pemetaan perairan, melainkan bagian penting dari upaya menjamin keselamatan transportasi laut yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Kabupaten Nunukan.
“Sebagai daerah kepulauan yang berada di kawasan perbatasan, Nunukan sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu, ketersediaan data alur pelayaran yang akurat merupakan kebutuhan mendasar untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap aktivitas yang berlangsung di wilayah perairan,” ujar Juni, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, survei tersebut bertujuan memperoleh data hidrografi dan oseanografi terkini pada alur masuk Pelabuhan Nunukan.
Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penyusunan peta batimetri serta desain alur pelayaran yang sesuai dengan kondisi aktual perairan.
Ia menjelaskan, karakteristik dasar laut dan kondisi perairan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu akibat sedimentasi, pergerakan arus laut, maupun faktor alam lainnya.
Untuk itu, pembaharuan data secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan informasi yang digunakan dalam pengelolaan alur pelayaran tetap relevan dan akurat.
“Alur pelayaran tidak dapat terus mengandalkan data lama. Kondisi perairan bersifat dinamis dan terus berubah. Jika data tidak diperbarui, maka tentu akan meningkatkan risiko bagi kapal yang melintas, baik kapal penumpang, kapal logistik, maupun kapal perikanan,” tegasnya.
Juni menilai hasil survei tersebut akan memberikan manfaat yang luas bagi berbagai sektor pembangunan.
Selain meningkatkan keselamatan navigasi dan pelayaran, data yang dihasilkan juga dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah perairan, pengembangan infrastruktur maritim hingga perencanaan pembangunan kawasan pesisir.
“Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengembangan alur pelayaran yang lebih efektif, lebih aman dan mampu mengakomodasi kebutuhan transportasi laut yang terus berkembang,” katanya.
Bagi sektor perikanan, keberadaan alur pelayaran yang aman dan didukung data perairan yang akurat diyakini akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas nelayan.
Sebab, kata dia, sebagian besar masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan masih bergantung pada jalur laut untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Nelayan merupakan kelompok yang paling sering beraktivitas di laut. Ketika alur pelayaran tertata dengan baik dan didukung data yang akurat, aspek keselamatan mereka akan semakin terjamin. Kondisi ini tentu akan berdampak positif terhadap produktivitas sektor perikanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Juni mengatakan pembaruan data alur pelayaran juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas maritim Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Keberadaan Pelabuhan Nunukan selama ini memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan perbatasan.
“Pelabuhan Nunukan merupakan pintu gerbang mobilitas orang dan barang, sehingga pengelolaan alur pelayaran harus dilakukan secara serius agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Nunukan sebagai wilayah strategis di kawasan perbatasan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan survei tersebut didasarkan pada sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum, di antaranya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Nunukan, serta DIPA dan Surat Tugas Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tarakan Tahun 2026.
Ia berharap hasil survei nantinya dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ketika data yang dimiliki semakin akurat, maka kebijakan yang diambil juga akan semakin tepat. Pada akhirnya yang memperoleh manfaat terbesar adalah masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan,” pungkasnya.