Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat mulai memberi tekanan serius terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Salah seorang pelaku UMKM Kukar, M Arsyad, mengatakan kondisi tersebut dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya produksi, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Menurutnya, kenaikan kurs dolar Amerika Serikat berdampak langsung terhadap harga sejumlah bahan dan kebutuhan usaha. Situasi itu membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit karena harus menyesuaikan biaya produksi di tengah pasar yang sedang lesu.
“Ketika dolar naik, biaya produksi ikut terdampak. Pilihannya hanya dua, menaikkan harga jual atau mengurangi porsi produk. Sementara konsumen saat ini juga semakin berhati-hati dalam berbelanja,” ujarnya. Rabu (10/6/2026)
Kondisi tersebut banyak dialami pelaku usaha kuliner. Arsyad menyebut sebagian pelaku usaha memilih mempertahankan harga produk dengan konsekuensi mengurangi ukuran atau porsi agar tetap bisa bertahan di tengah kenaikan biaya operasional.
Selain faktor global, perlambatan perputaran uang di daerah juga dinilai turut memengaruhi kondisi usaha. Arsyad menilai belanja pemerintah yang kini lebih selektif berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi, terutama bagi sektor jasa dan usaha yang selama ini bergantung pada proyek pemerintah.
“Dulu banyak pekerjaan yang berasal dari anggaran pemerintah. Sekarang lebih selektif sehingga perputaran uang tidak secepat sebelumnya. Dampaknya terasa sampai ke berbagai sektor usaha,” katanya.
Bagi usaha yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi, situasi tersebut bahkan menyebabkan sejumlah proyek non-prioritas ditunda. Akibatnya, pendapatan usaha mengalami penurunan yang cukup tajam.
“Kalau dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, penurunan omzet dari pekerjaan yang biasanya bersumber dari pemerintah bisa mencapai 50 sampai 60 persen,” ungkapnya.
Arsyad yang juga menjadi tenaga ahli UMKM pada Dinas Koperasi dan UMK Kukar menjelaskan, persaingan usaha saat ini semakin ketat. Mayoritas UMKM di Kukar bergerak pada sektor makanan dan minuman, sementara jumlah konsumen tidak mengalami peningkatan yang sebanding dengan pertumbuhan pelaku usaha.
Ia menilai kondisi tersebut diperparah oleh bertambahnya masyarakat yang beralih menjadi pelaku usaha setelah terdampak efisiensi di berbagai sektor pekerjaan, termasuk industri pertambangan.
“Banyak yang kemudian mencoba membuka usaha kuliner karena dianggap lebih mudah dijalankan. Akhirnya jumlah pelaku usaha bertambah, tetapi pasar yang tersedia tidak bertambah secara signifikan,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Menurut Arsyad, konsumen kini cenderung lebih selektif dalam menentukan pengeluaran dan hanya membeli produk yang benar-benar dianggap penting.
“Sekarang masyarakat lebih mempertimbangkan kebutuhan dibanding keinginan. Karena itu UMKM harus mampu menjaga kualitas produk dan pelayanan agar tetap dipilih konsumen,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kukar terus berupaya memperkuat sektor UMKM melalui pembaruan data dan dukungan pembiayaan. Dinas Koperasi dan UMKM Kukar saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap 40.761 data UMKM yang tercatat dalam sistem.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kukar, Santi Efendi, mengatakan proses verifikasi dilakukan secara by name by address guna memastikan data pelaku usaha yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat.
“Hingga awal tahun 2026 lebih dari seribu data UMKM telah diperbarui. Kami juga melengkapi informasi pendapatan usaha dan titik koordinat lokasi usaha agar pemetaan ekonomi daerah semakin akurat,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Kukar masih mengandalkan program Kredit Kukar Idaman (KKI) Terbaik sebagai salah satu instrumen penguatan UMKM. Program tersebut memberikan akses permodalan tanpa bunga bagi pelaku usaha lokal.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat program tersebut melalui penambahan penyertaan modal kepada Bankaltimtara. Melalui skema terbaru, plafon pembiayaan untuk pelaku usaha ditingkatkan hingga Rp500 juta, sedangkan koperasi dan BUMDes dapat mengakses pinjaman sampai Rp1 miliar.
Hingga saat ini, total penyaluran pembiayaan melalui program tersebut telah mencapai Rp32 miliar dan dimanfaatkan oleh ribuan pelaku usaha di Kukar.
Meski berbagai program dukungan terus dijalankan, para pelaku usaha menilai pemulihan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan usaha. Tanpa peningkatan konsumsi masyarakat, pertumbuhan UMKM diperkirakan masih akan menghadapi tantangan dalam waktu dekat.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana UMKM terus meningkatkan kualitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Persaingan semakin ketat, sementara konsumen semakin selektif. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” tutup Arsyad.