Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BERAU - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam mengubah paradigma pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia.
Wilayah terluar yang selama ini kerap dianggap sebagai "halaman belakang" yang terisolasi, kini didorong penuh untuk menjadi beranda ekonomi depan bangsa melalui pemerataan akses digital.
"Wilayah terluar perbatasan bukan lagi sekadar garis kedaulatan, melainkan beranda depan bangsa yang menumbuhkan ekonomi lokal ke kawasan nasional atau kawasan internasional," ucap Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar.
Ia mengungkapkan, digitalisasi menjadi kunci utama jika Indonesia ingin keluar dari jebakan bisnis konvensional atau business as usual dan bertransformasi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Melalui infrastruktur telekomunikasi yang merata, digitalisasi terbukti mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memacu pendapatan daerah secara signifikan.
Sesuai arahan Menteri Komdigi Meutya Hafid, BAKTI kini mengusung mandat "Konektivitas Berkeadilan".
Di bawah visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, target yang diusung kini jauh lebih progresif dari era sebelumnya. Pemerintah tidak lagi sekadar membuka akses, melainkan memastikan kualitas jaringan di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
"Astacita Pak Presiden Prabowo menyampaikan lebih progresif, bukan hanya akses tapi tidak boleh ada sinyal yang lemah. Jadi, mulai tahun 2024, kami bukan hanya membangun tapi juga meningkatkan kapasitas dari apa yang sudah kami bangun karena sinyalnya tidak boleh lemah. Yang tadinya satu titik BTS kami itu adalah 2 Mbps, sekarang itu minimal di 60, 80 Mbps tergantung kapasitasnya," tegas Indah, sapaannya.
Keberhasilan peningkatan konektivitas ini terlihat nyata di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru saja meraih penghargaan nasional sebagai provinsi pendukung akselerasi konektivitas digital terbaik.
Berdasarkan analisis data makro BAKTI, dari total 841 desa di Kaltim, saat ini hanya tersisa 16 desa yang masih mengalami blank spot total atau 100 persen tanpa sinyal.
Wilayah-wilayah tersebut tersebar di area geografis menantang seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Berau, Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Hingga saat ini, BAKTI tercatat telah mengaktifkan 604 lokasi jaringan internet gratis berbasis Satelit Republik Indonesia yang disebut Satelit Satria-1 serta membangun 48 titik BTS 4G di berbagai fasilitas publik Kaltim, mulai dari sekolah, puskesmas, kantor desa, pos pertahanan, hingga sektor UMKM.
Dampak instan dari pemerataan sinyal ini dicontohkan langsung lewat lonjakan sektor pariwisata di Kepulauan Maratua, Berau, yang merupakan pulau terluar NKRI yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina.
"Contohnya adalah sekarang dengan akses internet, dari tahun 2023 ketika akses internet saat itu belum terlalu banyak, kunjungan wisatawan ke Berau ini sebanyak 15.883, sekarang sudah hampir sepanjang 2025-2026 itu sudah 200-an ribu orang. Bahkan sudah ada 6 resort dari asing yang datang. Nah, itu kan karena kita bisa membahaskan (Potensi, Red) itu," pungkasnya.