Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BERAU - Plt Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Darien Aldiano menjelaskan alasan jaringan internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) kerap dianggap lambat oleh masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya operasional menjadi tantangan utama dalam menghadirkan layanan telekomunikasi di daerah terpencil.
Darien mengatakan, jaringan telekomunikasi di wilayah perkotaan umumnya ditopang kabel fiber optik atau jaringan microwave yang memiliki kapasitas besar dan stabil.
Kondisi tersebut berbeda dengan daerah kepulauan dan wilayah terluar yang belum terjangkau jaringan fiber optik.
"Di daerah kepulauan Indonesia mayoritas tidak ada fiber optik. Makanya harus dipakai teknologi VSAT atau satelit," ucap Darien, Rabu (10/6/2026)
Ia menjelaskan, penggunaan teknologi satelit membuat biaya operasional BTS di daerah 3T jauh lebih tinggi dibandingkan BTS di wilayah perkotaan.
Jika BTS perkotaan membutuhkan biaya sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan, maka BTS berbasis satelit di daerah 3T dapat menghabiskan biaya hingga Rp30 juta per bulan untuk satu lokasi.
Menurut Darien, tingginya biaya tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengguna yang relatif sedikit. Dalam satu desa atau kecamatan di wilayah 3T, jumlah pengguna internet bisa hanya sekitar 300 orang sehingga belum memenuhi perhitungan bisnis operator seluler swasta.
"Cost-nya tinggi, tetapi jumlah penggunanya sedikit. Itu sebabnya operator swasta sulit masuk ke daerah 3T," katanya.
Selain persoalan biaya, kapasitas BTS berbasis satelit juga memiliki keterbatasan. Darien menyebut rata-rata BTS Universal Service Obligation (USO) milik BAKTI memiliki kapasitas sekitar 12 Mbps.
Kapasitas tersebut dapat mengalami penurunan performa apabila digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna.
"Satu orang yang membuka aplikasi seperti TikTok atau YouTube bisa menghabiskan kapasitas yang cukup besar. Kalau digunakan 100 orang secara bersamaan tentu akan terjadi choke atau perlambatan," jelasnya.
Meski demikian, Darien menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan layanan telekomunikasi di wilayah yang belum layak secara bisnis.
Salah satu contohnya berada di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), yang telah mendapatkan dukungan BTS USO sejak 2017-2018.
Ia menyebut saat ini terdapat 48 site BTS 4G dan BTS USO yang tersebar di Kaltim. Selain itu, BAKTI juga menyediakan layanan akses internet gratis di berbagai fasilitas publik melalui SATRIA-1.
Menurut Darien, satelit milik pemerintah tersebut mampu menyediakan bandwidth hingga 100 Mbps tanpa memerlukan kabel fisik. Berdasarkan data utilisasi Mei lalu, sejumlah titik layanan di Pulau Maratua menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi.
Di SD Negeri 001 Payung-Payung tercatat 502 pengguna aktif dengan puncak penggunaan mencapai 40 Mbps.
Sementara Kantor Kepala Kampung Payung-Payung memiliki 339 pengguna aktif dengan puncak trafik 50 Mbps.
Adapun Pos TNI AL Pulau Maratua mencatat 98 pengguna aktif dengan kecepatan unduh mencapai 100 Mbps.
"Kita harus bangga karena Indonesia memiliki satelit milik pemerintah yang dioperasikan oleh SDM lokal. Ini membuktikan layanan BAKTI sangat dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah terdepan Indonesia," pungkasnya.