Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan pengelola, sarana pendukung, hingga perizinan.
DPRD Samarinda meminta pelaksanaan program nasional tersebut dilakukan secara matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa tanpa menimbulkan persoalan baru.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan belum meratanya pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah tidak terlepas dari kesiapan masing-masing daerah dan pengelola program.
Menurutnya, kapasitas pengelola perlu menjadi perhatian utama, terutama jika satu dapur atau satuan pelayanan harus melayani ribuan siswa dalam satu wilayah.
"Jangan sampai satu pengelola MBG menangani sasaran yang sangat besar, tetapi belum didukung kesiapan bangunan, sumber daya manusia maupun sistem pengelolaannya," kata Puji.
Ia menilai masyarakat dan sekolah memang berharap seluruh siswa dapat segera menerima manfaat program tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek yang perlu dipastikan sebelum program berjalan optimal antara lain kesiapan bangunan, ketersediaan SDM, aspek lingkungan, hingga kelengkapan perizinan dari pengelola.
"Kendalanya saya kira ada di situ. Harus dipastikan pengelolanya benar-benar siap, mulai dari bangunan, SDM, hingga izin-izin yang diperlukan," katanya.
Meski demikian, ia memahami banyak sekolah yang mempertanyakan kapan program MBG dapat menjangkau seluruh peserta didik. Menurutnya, proses tersebut masih sangat bergantung pada kebijakan dan pendanaan pemerintah pusat.
Puji berharap manfaat MBG dapat segera dirasakan lebih luas oleh siswa di Samarinda, mengingat program tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekaligus mendukung kualitas pendidikan.
Namun, ia juga menilai masih diperlukan sosialisasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program. Beberapa isu yang muncul di lapangan, termasuk peluang keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM, menurutnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
"Saya kira perlu sosialisasi yang lebih intens dan penguatan di beberapa aspek. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki agar program ini berjalan lebih baik," pungkasnya.